Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperluas jangkauan layanan angkutan massal Transjabodetabek.
Kali ini, rute baru yang bakal dibuka menghubungkan Bekasi dengan kawasan Dukuh Atas.
Akses bus pun akan dibuat lebih cepat karena akan melintasi Tol Becakayu.
"Yang segera dibuka adalah dari Bekasi ke Dukuh Atas lewat Tol Becakayu," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Pasar Baru, Kamis (19/6/2025).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan bahwa peresmian layanan tersebut hanya tinggal menunggu waktu, menyesuaikan dengan jadwal sang kepala daerah.
"Dalam waktu dekat, tapi kita tentu menyesuaikan dengan kesibukan waktu Pak Gubernur. Nanti setelah Bekasi diluncurkan, keluar lagi satu-satu," katanya.
Langkah ini menambah deretan rute Transjabodetabek yang telah lebih dulu diresmikan sejak Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI.
Sebelumnya, lima trayek telah mengaspal yakni Alam Sutera-Blok M, PIK2-Blok M, Bogor-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus, dan Vida Bekasi-Cawang.
Menurut Pramono, perluasan jaringan Transjabodetabek merupakan strategi untuk menekan kemacetan di ibu kota. Ia menegaskan, solusi transportasi Jakarta tak bisa hanya fokus di dalam kota.
Baca Juga: Pramono Janji Pecat Sopir Jaklingko Ugal-ugalan: Kemarin Keluhan Nunggu Lama, Sekarang Nggak
"Inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi. Karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik, tidak lagi pengorangan," tegasnya dalam kesempatan berbeda.
Pemprov DKI pun berencana memperluas pemberian subsidi layanan Transjabodetabek kepada 15 golongan masyarakat, termasuk warga di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan sekitarnya.
Saat ini, subsidi serupa sudah dinikmati oleh warga Jakarta dari 15 kategori tertentu.
"Nantinya dengan Transjabodetabek ini untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, 15 golongan juga akan kami gratiskan," jelas Pramono.
Kelima belas golongan itu meliputi PNS dan tenaga kontrak Pemprov DKI, pensiunan, penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, pekerja dengan gaji setara UMP, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin di Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta kader jumantik, karang taruna, dasawisma, dan posyandu.
Ke depan, Pramono juga memproyeksikan penerimaan dari sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bakal digunakan sepenuhnya untuk memperkuat subsidi transportasi umum, khususnya bagi warga luar Jakarta.
Berita Terkait
-
Bagaimana Nasib Formula E Tahun Depan? Pramono Anung: Mikir Balapan Sabtu Aja
-
Sesuai Target Pramono, Ketua DPRD DKI Yakin APBD Jakarta Bisa Tembus Rp100 Triliun
-
Jakarta Siapkan 'BPJS Hewan', Subsidi Pengobatan untuk Hewan Peliharaan Warga Kurang Mampu?
-
Dari Jawa Barat ke Jakarta: Efektifkah Barak Militer Redam Tawuran Pemuda?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh