Suara.com - Pemerintah Kabupaten Jember resmi meluncurkan program Beasiswa Pemkab 2025. Program ini menyiapkan kuota hingga 8.000 penerima dengan prioritas mahasiswa asal Jember yang menempuh pendidikan di kampus dalam wilayah kabupaten.
Langkah ini disebut sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait dalam agenda “Pro Gus’e Spesial” di Kantor Dinas Pendidikan Jember, Rabu malam (18/6/2025).
“Ini bagian dari bentuk kita meningkatkan SDM anak anak Jember dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Bupati Jember Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait
Enam Jalur Seleksi, Afirmasi Ekonomi Jadi Kuota Terbesar
Program bertajuk Beasiswa Cinta Bergema ini membuka enam jalur penerimaan.
Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono menjelaskan bahwa jalur afirmasi ekonomi menjadi yang terbesar, mencakup 30 persen dari total kuota.
Adapun enam jalur yang tersedia antara lain:
- Prestasi
- Afirmasi ekonomi
- Perangkat daerah
- Santri pondok pesantren
- Kompetisi
- Jalur khusus
Jalur terakhir ini menyasar kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kontribusi sosial tinggi, seperti anak dari guru ngaji, kader posyandu, pengurus RT/RW, hingga pedagang pasar tradisional.
“Setiap jalur memiliki kriteria seleksi masing-masing, termasuk syarat administrasi yang wajib dipenuhi,” terang Hadi.
Baca Juga: 3 Mahasiswa Pendemo Gibran Ditangkap Paspampres, Wali Kota Blitar: Saya Malu dan Kecewa Sekali
Tahapan Seleksi: Mulai dari Sosialisasi hingga Verifikasi
Tahapan program dimulai dengan sosialisasi petunjuk teknis kepada perguruan tinggi, baik di Jember maupun luar daerah. Pendaftaran dibuka mulai 30 Juni hingga 5 Juli 2025 secara luring di Sekretariat Pemkab Jember dan daring melalui tautan resmi yang disiapkan tim Pokja.
Setelah pendaftaran, proses seleksi akan berjalan melalui verifikasi dokumen dan wawancara. Salah satu elemen penting adalah seleksi penerima bantuan living cost sebesar Rp500 ribu per bulan. Namun, tidak semua penerima beasiswa otomatis mendapat tunjangan tersebut.
“Kita akan lihat kelayakan melalui dokumen, wawancara, dan uji publik. Kalau orang tua tergolong mampu, tentu kami prioritaskan untuk yang lebih membutuhkan,” tegas Hadi.
Menariknya, indikator ekonomi tak hanya dilihat dari slip gaji formal. Keterangan dari RT/RW dan desa, bahkan kapasitas daya listrik rumah akan turut menjadi acuan dalam penilaian.
Harapan Pemerintah: Timbal Balik untuk Jember
Berita Terkait
-
3 Mahasiswa Pendemo Gibran Ditangkap Paspampres, Wali Kota Blitar: Saya Malu dan Kecewa Sekali
-
Poster Kritik Gibran Berujung Represi: 'Dinasti Tiada Henti' Jadi Pemicu?
-
Anak Anies Baswedan Dihujat Gegara Dapat Beasiswa, Ini Deretan Artis Penerima LPDP
-
Paspampres Ringkus Mahasiswa Pendemo Gibran di Blitar, Guntur Romli: Ini Ancaman Serius Demokrasi!
-
Mahasiswa Pengkritik Gibran di Blitar Dipiting Paspampres, Guntur Romli PDIP: Berlebihan...
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!