Suara.com - Rieke Diah Pitaloka melontarkan kecurigaan terhadap keberadaan kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz CVN-68, yang melintasi perairan Aceh.
Dalam unggahan di platform X (dulu Twitter), Rieke mengaitkan kehadiran kapal perang AS tersebut dengan isu kedaulatan dan keamanan nasional.
Poin yang digarisbawahi terutama menyangkut empat pulau di wilayah Aceh yang belakangan ramai dipersoalkan.
"Jika benar dugaan kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz CVN-68 melintas laut Aceh, yang diduga menuju Teluk Persia, maka.." tulis Rieke.
"Semoga sekarang paham, soal 4 pulau di Aceh dan pulau-pulau kecil lainnya di gugus perairan Indonesia adalah soal kedaulatan, pertahanan dan keamanan," sambungnya, disertai tagar #ViralForJustice, #SaveAceh, dan #SaveIndonesia.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya memandang pulau-pulau kecil Indonesia bukan hanya dari perspektif ekonomi.
Jangan hanya dimanfaatkan untuk pembangunan resor atau eksploitasi tambang, tetapi juga harus dilihat melalui kacamata geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi.
"Masih cuma berpikir bangun resort dan buka tambang di pulau?" sindirnya dalam unggahan tersebut.
Pernyataan Rieke langsung memantik reaksi dari publik. Beberapa netizen memberikan penjelasan mengenai kehadiran USS Nimitz dan prosedur pelayaran internasional.
Baca Juga: 4 Pulau Sengketa Diputuskan Milik Aceh, Rieke Diah Pitaloka Minta Jangan Lengah: Ngeri-Ngeri Sedap!
Salah satu netizen memberikan penjelasan bahwa USS Nimitz tengah dalam perjalanan dari Laut China Selatan menuju Teluk Persia.
Perjalanan mereka sebagai bagian dari penugasan militer AS, menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Israel.
Dalam perjalanannya, gugus tempur kapal induk tersebut melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I), yang memang merupakan jalur yang sah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional.
"Gugus tempur USS Nimitz harus melewati ALKI I yang berada di Selat Malaka, Singapura, kemudian memasuki perairan Aceh dan lanjut ke Samudera Hindia," tulis seorang netizen.
"Kapal-kapal internasional baik komersil maupun militer dipersilakan untuk melintasi jalur ALKI tersebut karena ada hak lintas damai yang diatur UNCLOS 1982," jelasnya lebih lanjut.
Banyak komentar lain yang menyoroti ketidaktepatan Rieke dalam mengaitkan isu militer global dengan persoalan pulau di Aceh.
Berita Terkait
-
Gaya Rieke Diah Pitaloka Tenteng Tas Branded Rp40 Juta, Pendapat Publik Terbelah: Bukan Soal Harga
-
Rieke Diah Pitaloka Minta Presiden Bentuk Tim Investigasi Independen Usut Dalang Kerusuhan Agustus
-
Rieke Diah Pitaloka Minta Polisi Bebaskan Seluruh Tahanan Demo, Desak Presiden Prabowo Turun Tangan
-
Adu Pendidikan Uya Kuya Vs Eko Patrio: Gaya Komunikasinya Tuai Kritikan
-
Rieke Diah Pitaloka Blak-blakan Soal Kinerja Uya Kuya dan Eko Patrio di DPR
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO