Suara.com - Beberapa warga Palestina yang beragama Islam maupun Kristen dan menetap di wilayah Israel mengaku kini tidak lagi diberikan akses ke bunker perlindungan ketika terjadi serangan udara.
Padahal, sebelumnya mereka diperbolehkan masuk untuk menyelamatkan diri dari ancaman rudal, termasuk saat serangan dari Iran baru-baru ini mengguncang Tel Aviv.
Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Yehuda Hayamit, yang dikenal sebagai salah satu wilayah permukiman dengan populasi campuran.
Sekitar sepertiga penduduknya merupakan warga Palestina, namun dalam praktiknya, kesetaraan perlakuan masih menjadi persoalan.
Menurut pengakuan warga kepada Middle East Eye, mereka baru mengetahui bahwa kode akses menuju bunker telah diubah.
Hal ini mereka temukan setelah sekitar 12 hingga 15 orang, baik Muslim maupun Kristen, mencoba masuk ke ruang perlindungan ketika sirene tanda bahaya berbunyi beberapa waktu lalu.
Upaya mereka gagal karena kode lama tidak lagi berfungsi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Nasir Ktelat, salah satu warga Palestina yang tinggal di apartemen lantai empat tak jauh dari lokasi bunker, mengungkapkan kekecewaannya.
Ia menyebut, sebelumnya mereka memiliki akses yang diberikan secara informal oleh perwakilan komunitas bangunan. Namun, situasi kini berubah.
Baca Juga: Arie Untung Rekam Gharqad, Tumbuhan yang Disebut Nabi Muhammad Tempat Sembunyi Orang Yahudi
“Dulu kami bisa masuk ke bunker tanpa masalah. Itu sudah menjadi kesepakatan tak tertulis di antara warga lama yang tinggal di bangunan tua di sekitar sini. Tapi saat kami mencoba masuk pekan lalu, jelas terlihat kami tidak diterima,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, ekspresi wajah penghuni gedung baru yang sebagian besar merupakan warga Yahudi-Israel menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap kehadiran warga Palestina. Meski demikian, karena kondisi darurat, mereka tetap memilih masuk.
“Kami tidak punya pilihan. Ini soal hidup dan mati. Tapi kami disambut dengan tatapan sinis, seolah kami tidak punya hak untuk selamat,” lanjutnya.
Seorang perempuan Kristen yang ikut berlindung dalam insiden tersebut, namun enggan menyebutkan namanya, juga menyampaikan rasa tidak nyaman.
Ia menyebut perubahan kode akses dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas.
“Ini sangat menyakitkan. Saat bahaya mengancam, semua orang seharusnya bisa berlindung tanpa pandang bulu. Tapi kami justru dikucilkan,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Arie Untung Rekam Gharqad, Tumbuhan yang Disebut Nabi Muhammad Tempat Sembunyi Orang Yahudi
-
Iran Tembak Jatuh Pesawat Canggih Seharga Rp4,5 Triliun Milik Israel
-
Timur Tengah Memanas, SBY Sebut Nama Pemimpin yang Bisa Hentikannya Jadi Perang Dunia III
-
Namanya Ada di Surat Al Fill, Inilah Kehebatan Rudal Sejjil Iran yang Ditembakkan ke Israel
-
Perang Iran-Israel Bikin Dunia Waswas, SBY Ungkap Pemimpin Gemar Berperang, Siapa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO