Penutupan Selat Hormuz Jadi Alarm, Mengapa Indonesia Perlu Percepat Transisi ke Energi Terbarukan?

Suara.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran global. Parlemen Iran resmi menyetujui penutupan Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya.

Jalur pelayaran ini bukan jalur biasa, sekitar 20-30 persen pasokan minyak mentah dunia melintas setiap hari melalui perairan ini.

Dampaknya bisa dirasakan jauh hingga Indonesia. Sebagai negara pengimpor utama minyak dari kawasan tersebut, keputusan ini memunculkan risiko serius terhadap pasokan energi nasional, harga bahan bakar, hingga daya beli masyarakat.

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, krisis ini harus menjadi momentum penting bagi Indonesia. Bukan untuk panik, tapi untuk bergerak cepat menuju kemandirian energi melalui akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan energi alternatif.

"Saatnya kita memulai untuk menjalankan rencana implementasi EBT, terlepas dari dinamika konflik yang terjadi di Timur Tengah mengingat kawasan ini selalu rawan akan konflik, sementara pasokan energi kita saat ini masih bertumpu dari Timur Tengah salah satunya," ujar Eko saat seperti dikutip dari ANTARA, 24/06/2025. 

Eko menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai wake up call, peringatan keras agar Indonesia tak lagi menunda implementasi EBT dan biodiesel. Terlebih, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menjadikan ketahanan energi sebagai salah satu fokus utama pemerintahannya.

"Cara terbaiknya kita harus lebih banyak melakukan upaya percepatan EBT dan energi alternatif. Riset dan pengembangan menjadi kunci utama untuk penerapan EBT dan energi alternatif ini. Kalau hal ini bisa dilakukan maka ke depannya Indonesia bisa lebih survive karena tidak lagi bergantung pada energi migas," kata Eko.

Indonesia memiliki potensi EBT dan biodiesel yang melimpah. Namun, tantangan terletak pada harga keekonomian yang masih tinggi. Meski begitu, jika penggunaan meluas, harga bisa ditekan dan lebih kompetitif dalam jangka panjang.

Perlu langkah kongkret

Baca Juga: Ungkap Motif Serangan Bom AS ke Iran, Gus Ulil Malah Diledek: Apakah Trump Wahabi Nuklir?

Dari sisi politik dan pertahanan, anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, gangguan di Selat Hormuz akan berimbas pada stabilitas harga energi dan rantai pasok internasional, termasuk ke Indonesia.

"Indonesia harus menunjukkan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi dampak lanjutan dari dinamika kawasan Timur Tengah," tegas Amelia di Jakarta.

Amelia menyebut bahwa kementerian strategis seperti Kemlu, Kemenhan, Kemendag, dan Kementerian ESDM perlu berkoordinasi intensif. Beberapa langkah yang dia usulkan antara lain: pengamanan jalur distribusi alternatif, peningkatan cadangan energi nasional, dan memperkuat kerja sama energi dengan negara-negara ASEAN dan mitra global lainnya.

"Keputusan Parlemen Iran untuk menyetujui penutupan Selat Hormuz merupakan perkembangan geopolitik yang sangat serius dan patut menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia," katanya.

Senada, anggota Komisi I DPR lainnya, TB Hasanuddin, menyebut bahwa krisis ini bisa berdampak pada kenaikan harga minyak dunia secara drastis. Ia mencatat bahwa harga Brent sudah naik dari 65 dolar AS per barel di awal Juni menjadi 73 dolar AS di pertengahan Juni 2025.

"Jika Iran menutup selat tersebut, ada yang berspekulasi bahwa harga minyak mentah bisa naik di atas 90 dolar AS per barrel," ujar purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu.

Bagi Indonesia, dampaknya bisa sangat terasa. Dari membengkaknya subsidi energi di APBN, kenaikan harga BBM, hingga inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Tak hanya itu, pasokan LPG yang sebagian besar diimpor dari Qatar dan Uni Emirat Arab juga bisa terganggu.

"Peningkatan biaya logistik juga akan terjadi jika Indonesia harus mencari jalur alternatif untuk suplai energi,” ujar TB Hasanuddin.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada satu sumber energi, terutama dari wilayah konflik, bisa menjadi kerentanan strategis. Dalam kondisi seperti ini, EBT bukan hanya pilihan yang ramah lingkungan, tapi juga strategi pertahanan energi yang cerdas dan mendesak.