Suara.com - Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap posisi Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang hingga kini masih kosong.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa untuk mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS hanya masalah waktu.
Pernyataan itu disampaikan Juri menanggapi desakan dari elemen masyarakat, termasuk dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal agar kepala negara segera menunjuk dubes AS.
"Ya semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes ya tentu tidak luput dari perhatian presiden," kata Juri di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa 24 Juni 2025.
"Ini hanya soal timming, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan. Jadi tidak ada masalah, itu dalam perhatian yang serius dari pemerintah," sambung Juri.
Sementara itu, ditanya mengenai ada berapa kandidat calon dubes, Juri tidak menegaskan hal itu masih dalam proses dan keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya itu on process dan menjadi prerogatif presiden untuk menentukan pemimpin dan perwakilan kita di luar negeri," kata Juri.
Sebelumnya, melalui akun x milik pribadi @dinopattidjalal, Dino mengingatkan pentingnya keberadaan dubes RI untuk sejumlah negara yang kini masih kosong.
Keberadaan para dubes tersebut sangat penting di tengah gejolak konflik dan perang.
Baca Juga: Dasco Sebut Calon Dubes Indonesia untuk AS Sudah Ada, Belum Disampaikan ke DPR
"Yang terhormat Presiden @prabowo, kind reminder: dalam dunia yang semakin dihantui perang+konflik+krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk Amerika, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama KOSONG dapat segera diisi. Kursi-kursi Dubes yang kosong membuat Indonesia sulit berdiplomasi secara efektif di garis terdepan," tulis Dino.
Sebelumnya, persoalan mengenai kosongnya kursi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat sempat menjadi perhatian publik. Hal tersebut bermula saat Presiden Donald J Trump berencana untuk memberlakukan tarif resiprokal atau Tarif Trump.
Persoalan itu kemudian menjadi sorotan, lantaran apabila ada perwakilan Pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang diwakili duta besar akan menjadi jalur diplomasi awal.
Kekosongan kursi Dubes AS tersebut sempat direspons Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ia mengaku meminta pemerintah untuk mempercepat mengusulkan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.
Namun, ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Ada WNI! 28 Kru Kapal Pesiar Tersangka Jaringan Kejahatan Seksual Anak Ditangkap, Disney Terlibat
-
Penggeledahan Kasus Bea Cukai Berlanjut, KPK Amankan Kontainer Berisi Sparepart Kendaraan
-
Dari Berau hingga Mahakam Ulu, Desa-Desa Ini Jadi Bukti Model Pembangunan Hijau Berkelanjutan
-
Ambisi B50 Dinilai Berisiko bagi Ekonomi, Pangan, dan Lingkungan: Adakah Alternatifnya?
-
Nadiem Makarim Ungkap Perasaan Haru Jadi Tahanan Rumah: Bayi Saya Nangis
-
Gus Ipul Sebut Penyalahgunaan Bansos untuk Judol Turun Drastis: Diberikan pada yang Membutuhkan
-
Bela Siswa SMAN 1 Pontianak, Anggota DPR Minta Juri LCC 4 Pilar Dievaluasi Total
-
Permenhut Perdagangan Karbon Dikritik, Pemerintah Diminta Fokus Hentikan Deforestasi
-
Eksekutor Andrie Yunus Ngaku Tak Tahu Dampak Siraman Air Keras
-
Warga Palestina Dipaksa Bongkar Makam Keluarga, PBB Kecam Tindakan Israel di Tepi Barat