Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri secara langsung upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025.
Agenda penting kepala negara ini akan dipusatkan di lokasi ikonik, Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Konfirmasi kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya.
Penegasan dari lingkaran Istana ini mengakhiri spekulasi dan memastikan bahwa Presiden akan memberikan amanatnya di hadapan ribuan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Pak presiden akan hadir besok pagi di HUT Polri," kata Teddy saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Senin (30/6/2025).
Pernyataan singkat namun padat dari Teddy Indra Wijaya ini memiliki bobot signifikansi yang tinggi.
Kehadiran seorang presiden dalam hari jadi institusi Polri bukan hanya seremonial, melainkan juga sebuah penegasan komitmen dan arahan langsung dari panglima tertinggi kepada jajaran penegak hukum di seluruh negeri.
Persiapan Matang di Jantung Ibu Kota
Keseriusan persiapan acara ini telah terlihat sejak akhir pekan.
Baca Juga: Sengketa Ambalat Berakhir? Lemhannas Dukung Langkah Indonesia-Malaysia Kelola Bersama
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @sekretariat.kabinet, Teddy Indra Wijaya membagikan momen saat dirinya turut serta meninjau langsung gladi bersih dan persiapan akhir di Lapangan Monas pada Minggu (29/6) pagi.
Dalam unggahannya, Teddy menyebut bahwa peninjauan tersebut dilakukan atas undangan langsung dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga hadir di lokasi.
"Di hari Minggu pagi tadi, memenuhi undangan dari Kapolri, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk turut mengecek persiapan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025," tulis Teddy dalam keterangan fotonya.
Langkah ini menunjukkan koordinasi yang erat antara Istana dan Mabes Polri untuk memastikan perhelatan akbar ini berjalan lancar dan khidmat.
Pemilihan Monas sebagai lokasi acara juga dinilai strategis, memproyeksikan citra Polri yang lebih dekat dengan rakyat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi ibu kota dan bangsa.
Bukan Acara Luar Biasa
Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sikap berbeda dengan Mabes Polri terkait antisipasi kepadatan lalu lintas pada puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Selasa (1/7/2025).
Saat Polri telah mengimbau keras agar perkantoran di sekitar Monas menerapkan kerja dari rumah (WFH), Pemprov DKI justru belum mengambil keputusan dan menganggap acara tersebut bukan situasi yang luar biasa.
Sikap Pemprov DKI ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk meliburkan atau memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI belum final.
"Karena bagi DKI yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa (untuk menerapkan WFH)," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/2025).
Pernyataan ini kontras dengan persiapan masif yang dilakukan kepolisian, yang bahkan telah menyurati kementerian dan lembaga untuk memberlakukan WFH.
Pramono menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan ia diskusikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.
"Sedangkan untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak," ujarnya, menandakan belum adanya instruksi resmi hingga H-1 acara.
Polri Siapkan Skenario Terburuk
Di sisi lain, Polri tidak main-main dalam mempersiapkan pengamanan dan manajemen lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya secara terbuka telah mengimbau masyarakat luas dan pekerja untuk menghindari seluruh ruas jalan yang menuju kawasan Monas.
"Mohon izin menginformasikan, sekaligus imbauan kiranya pada hari Selasa, 1 Juli 2025 mulai pagi hingga sore berkenan menghindari ruas-ruas jalan menuju Monas Jakarta Pusat karena kemungkinan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, dalam keterangan resminya.
Ruas jalan utama yang diprediksi terdampak parah antara lain Jalan Sudirman-Thamrin, Jalan Tomang-Harmoni, Jalan Juanda-Veteran, Kawasan Lapangan Banteng, Kawasan Tugu Tani, hingga Jalan Gunung Sahari dan Jalan Benyamin Sueb.
Komarudin menegaskan, Mabes Polri bahkan telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada kantor-kantor di sekitar area vital tersebut.
"Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya ya. Kami berikan imbauan dari panitia pusat ya, dari panitia pusat Mabes Polri sudah bersurat ke kantor-kantor mungkin bisa khusus di hari itu untuk menghindari kepadatan. Jadi bisa WFH agar seluruh aktivitas bisa berjalan," katanya.
Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara situasional, bahkan berpotensi dimulai sejak Senin tengah malam untuk mengantisipasi kedatangan massa dari luar Jakarta.
"Situasional, kemungkinan tengah malam nanti karena info yang kami dapat, nanti malam ada masyarakat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang akan datang ke Monas," ungkap Komarudin.
Kehadiran Presiden dan Pengerahan 5.800 Personel
Skala pengamanan yang disiapkan Polri menjadi justifikasi kuat di balik imbauan WFH tersebut.
Tak kurang dari 5.800 personel gabungan diturunkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan upacara akbar ini.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa pengerahan personel dalam jumlah besar ini mutlak diperlukan.
"Cukup banyak. Hampir sekitar 5.800 personel. Ada yang di jalur, ada yang di tol, ada yang di lokasi utama. Banyak sekali titik yang harus diamankan," kata Irjen Pol. Agus pada Sabtu (28/6).
Faktor utama yang membuat pengamanan dilakukan secara maksimal adalah kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.
"Dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, pengamanan tentu harus maksimal," tegas Kakorlantas.
Untuk mendukung operasi ini, sebuah posko gabungan telah didirikan untuk mengendalikan arus informasi, komunikasi, pergerakan lalu lintas, hingga penempatan titik-titik parkir bagi tamu undangan VVIP dan VIP.
Berita Terkait
-
Sengketa Ambalat Berakhir? Lemhannas Dukung Langkah Indonesia-Malaysia Kelola Bersama
-
Polisi Minta Pekerja WFH, Gubernur Jakarta: HUT Bhayangkara Bukan Peristiwa Luar Biasa
-
Buat Prabowo Terdiam saat Berpidato di Groundbreaking Pabrik Baterai EV, Siapa Tomy Winata?
-
Sambangi Wisma Danantara, Prabowo Potong Tumpeng Bareng Kabinet
-
Kemendagri Minta Pemda Atensi Program Pemeriksaan Kesehatan dan 3 Juta Rumah, Bakal Dicek Rutin
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen
-
Sambut Tahun Kuda Api, Pedagang Ornamen Imlek di Glodok Raup Omzet Belasan Juta
-
Pramono Anung Larang Ormas Razia Rumah Makan Saat Ramadan, Tegaskan Jakarta Harus Damai
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI