Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut kata Puan masih berada di sekretariat DPR.
"Surat belum kami terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Dia beralasan, kemungkinan surat yang masuk ke DPR masih menumpuk. Kendati begitu, bila surat tersebut sudah ada di meja Pimpinan DPR, pihaknya akan mempelajari sesuai mekanisme yang berlaku.
"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja akan dibaca dan kami akan proses sesuai dengan mekanismenya," ujarnya.
Puan juga mengaku akan berkoordinasi dengan MPR dan DPD terkait surat dari Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan wakil presiden tersebut.
"Jadi kami lihat dulu bagaimana dan seperti apa, apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi dengan pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai DPR dalam posisi yang dilematis terkait surat usulan pemakzulan Gibran dari Purwawirawan TNI tersebut.
"Desakan pemakzulan itu dilematis. Di satu sisi sulit diwujudkan, sisi lain diusulkan oleh purnawirawan yang secara relasi dekat dengan presiden, sehingga membuat DPR MPR cukup menjaga jarak. Meski demikian belum tentu DPR tidak merespon, bisa saja masih menunggu restu atau reaksi Prabowo," kata Dedi kepada Suara.com, Sabtu, 28 Juni lalu.
Menurut dia, kemungkinan DPR sengaja mengabaikan surat usulan pemakzulan Gibran itu. Tetapi dari sisi politik isu soal desakan pemakzulan Gibran sangat sesintif.
Baca Juga: Richard Lee Ikut 'Bedah' Kondisi Kesehatan Jokowi, Sebut 3 Kemungkinan Penyebabnya
"Memang dari sisi politik isu semacam ini rentan, bisa memicu konflik antara Jokowi dan Prabowo yang hingga kini terdengar dekat," katanya.
Apalagi, kata dia, dukungan Prabowo di parlemen belum bertambah juga.
"Jika PDIP konfirmasi bergabung ke pemerintah, bisa jadi akan pengaruhi respon DPR pada desakan pemakzulan ini," terangnya.
Dia berpendapat, DPR masih menimbang-nimbang eskalasi politik yang bakal terjadi jika merespons surat dari Purnawirawan TNI tersebut.
"Tentu mereka menghitung eskalasi politiknya, bagaimanapun Gibran dan Jokowi punya jejaring elit di kekuasaan saat ini. Sehingga Prabowo sekalipun tidak dapat secara terus terang mendukung langkah pemakzulan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya masih akan berhati-hati dalam menyikapi surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?