Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut kata Puan masih berada di sekretariat DPR.
"Surat belum kami terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Dia beralasan, kemungkinan surat yang masuk ke DPR masih menumpuk. Kendati begitu, bila surat tersebut sudah ada di meja Pimpinan DPR, pihaknya akan mempelajari sesuai mekanisme yang berlaku.
"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja akan dibaca dan kami akan proses sesuai dengan mekanismenya," ujarnya.
Puan juga mengaku akan berkoordinasi dengan MPR dan DPD terkait surat dari Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan wakil presiden tersebut.
"Jadi kami lihat dulu bagaimana dan seperti apa, apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi dengan pemerintah," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai DPR dalam posisi yang dilematis terkait surat usulan pemakzulan Gibran dari Purwawirawan TNI tersebut.
"Desakan pemakzulan itu dilematis. Di satu sisi sulit diwujudkan, sisi lain diusulkan oleh purnawirawan yang secara relasi dekat dengan presiden, sehingga membuat DPR MPR cukup menjaga jarak. Meski demikian belum tentu DPR tidak merespon, bisa saja masih menunggu restu atau reaksi Prabowo," kata Dedi kepada Suara.com, Sabtu, 28 Juni lalu.
Menurut dia, kemungkinan DPR sengaja mengabaikan surat usulan pemakzulan Gibran itu. Tetapi dari sisi politik isu soal desakan pemakzulan Gibran sangat sesintif.
Baca Juga: Richard Lee Ikut 'Bedah' Kondisi Kesehatan Jokowi, Sebut 3 Kemungkinan Penyebabnya
"Memang dari sisi politik isu semacam ini rentan, bisa memicu konflik antara Jokowi dan Prabowo yang hingga kini terdengar dekat," katanya.
Apalagi, kata dia, dukungan Prabowo di parlemen belum bertambah juga.
"Jika PDIP konfirmasi bergabung ke pemerintah, bisa jadi akan pengaruhi respon DPR pada desakan pemakzulan ini," terangnya.
Dia berpendapat, DPR masih menimbang-nimbang eskalasi politik yang bakal terjadi jika merespons surat dari Purnawirawan TNI tersebut.
"Tentu mereka menghitung eskalasi politiknya, bagaimanapun Gibran dan Jokowi punya jejaring elit di kekuasaan saat ini. Sehingga Prabowo sekalipun tidak dapat secara terus terang mendukung langkah pemakzulan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya masih akan berhati-hati dalam menyikapi surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat