Bendahara Golkar Tapsel Ikut Kena OTT KPK Bareng Kadis PUPR Sumut Topang Ginting

Suara.com - Bendahara Golkar Tapsel berinisial KIR atau Akhirun Piliang ikut terjaring OTT KPK bersama sejumlah orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

KIR yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, memiliki peran sebagai Direktur Utama PT DNG yang diduga menyuap Kadis PUPR nonaktif Topan Ginting.

"Benar itu infonya Bendahara Golkar Tapsel ikut terjaring (OTT KPK)," kata Ijeck kepada wartawan di Polda Sumut usai menghadiri acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa 1 Juli 2025.

Ijeck mengatakan bahwa tertangkapnya Akhirun tidak ada kaitannya dengan partai, melainkan usaha pribadi dari Akhirun.

"Tidak ada kaitannya dengan partai Golkar, karena ini atas nama pribadi dan usahanya sendiri. Jadi tidak ada keterkaitan dengan Partai Golkar," ucap Ijeck.

Ijeck mengatakan saat ini Akhirun belum dicopot dari jabatannya. Namun, jika Akhirun telah diputus bersalah dalam kasus ini, maka pihaknya akan memberhentikannya sebagai kader.

"Kalau nanti terbukti bersalah pasti kita copot. Kami Golkar tegas, kalau memang anggota siapapun itu, bermasalah dengan hukum pasti kita keluarkan," ujarnya.

Menurut Ijeck, tindakan tegas terhadap Bendahara Golkar Tapsel itu diambil setelah dipastikan bersalah secara hukum.

"Belum karena ini baru OTT ya, statusnya itu nanti tersangkanya sudah terdakwa pasti kita lakukan, tapi dengan nanti tersangka pun sudah pasti, nanti kita copot," ucapnya.

Golkar Sumut juga menegaskan kalau pihaknya tidak akan melakukan pembelaan secara hukum terhadap tersangka KIR.

"Ini kan masuk urusan pribadi ya, kalau tadi urusannya partai, pasti partai ikut membantu, tapi karena ini urusan pribadi kita tidak melakukan pendampingan hukum," kata Ijeck.

Diberitakan sebelumnya, Kadis PUPR Sumut Topan Ginting resmi ditetapkan KPK jadi tersangka dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Penetapan tersangka terhadap Topan Ginting alias TOP ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut serta Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan selain menetapkan tersangka terhadap Topan Ginting, pihaknya menetapkan status tersangka terhadap empat orang lainnya.

"Menetapkan 5 tersangka (dugaan korupsi proyek jalan di Sumut)," katanya saat menggelar konferensi pers dilihat SuaraSumut.id dari live streaming instagram KPK, Sabtu 28 Juni 2025.