Ajak Anak Muda Melek Politik, Academia Politicia Ungkap Krisis Iklim Bikin Nelayan Sengsara Melaut

Suara.com - Sebanyak 64 pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa di Ambon mengikuti program pelatihan generasi muda yang diselenggarakan oleh Yayasan Partisipasi Muda (YPM), yakni Acadmia Politicia Tahun ini, pelatihan tersebut mengangkat tema yang menyentil langsung realitas di lapangan, yakni “Dampak Perubahan Iklim Ambon: Nelayan Sulit Dapat Ikan, Kita Sulit Dapat Makan.”

Lewat program ini, Academia Politicia berupaya membangun kesadaran lingkungan sekaligus politik di kalangan generasi muda Ambon, yang dinilai punya peran strategis dalam menyelamatkan masa depan wilayah pesisir Maluku dari dampak krisis iklim.

Co-Founder dan Executive Director YPM, Neildeva Despendya Putri, menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya tentang teori lingkungan. Lebih jauh, ini adalah ruang kaderisasi calon pemimpin yang sadar akan isu keberlanjutan.

"Harapannya agar para partisipan yang hadir dapat tumbuh menjadi pemimpin di Ambon bahkan di tingkat Maluku dalam menghadapi tantangan krisis iklim," kata Neildeva dalam keteranganya dikutip pada Sabtu (5/7/2025).

Ia menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap isu lingkungan, terutama karena krisis iklim sangat erat kaitannya dengan kebijakan politik.

"Keterkaitan antara perubahan iklim dan politik membuka dengan pertanyaan reflektif: 'Kenapa anak muda harus melek politik?' Jawabannya karena setiap keputusan politik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari," tegas dia.

Neildeva juga menyebut sejumlah contoh dampak nyata, seperti udara buruk akibat PLTU batu bara, pencemaran laut akibat tambang, hingga rusaknya sumber mata pencaharian nelayan.

"Selama uang masih jadi tujuan utama, keputusan-keputusan soal lingkungan akan terus menyakiti bumi," wantinya.

Dalam sesi berbeda, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura, Mike J. Rolobessy membeberkan kondisi ekologi Maluku yang kian tertekan akibat ulah manusia. Ia menyebut kerusakan terumbu karang sebagai gejala paling mencolok dari krisis iklim di laut.

Baca Juga: Eks Jubir FPI Buka Suara soal Drama Ijazah Jokowi, Munarman Kuliti Kesalahan Polisi, Apa Itu?

"Akibatnya habitat ikan rusak, alga dan tumbuhan laut terganggu, dan ekosistem laut menjadi tidak stabil," ujar Mike.

"Jika kerusakan ini terus berlanjut, banyak spesies laut akan terancam punah. Selain itu, pola migrasi ikan bisa berubah, sehingga nelayan pun kesulitan mencari ikan karena habitat alami ikan menghilang," sambungnya.

Kondisi tersebut juga dipertegas oleh perwakilan Dinas Kehutanan dan Perikanan Provinsi Maluku, Selfrida M. Horhoruw. Ia menyampaikan bahwa Maluku adalah bagian dari Coral Triangle, kawasan ekosistem laut paling kaya di dunia yang kini dalam ancaman serius.

"Provinsi Maluku terletak di kawasan Coral Triangle atau Segitiga Terumbu Karang—wilayah ekosistem laut yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia," papar Selfrida.

Namun, aktivitas manusia seperti overfishing, eksploitasi karang, dan penggunaan energi fosil mempercepat fenomena coral bleaching yang berujung pada rusaknya terumbu karang.

"Semua ini mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global, meningkatkan suhu serta keasaman air laut, yang memicu fenomena coral bleaching (pemutihan karang)," wanti dia.

Dampaknya jelas, yakni ikan kehilangan habitat, populasi menurun, dan nelayan harus melaut lebih jauh. Itu artinya, biaya operasional membengkak dan ekonomi keluarga pesisir makin rentan.

"Mereka harus pergi lebih jauh ke tengah laut, membutuhkan lebih banyak bahan bakar, dan mengeluarkan biaya lebih besar. Akibatnya, kondisi ekonomi nelayan menjadi tidak stabil," jelasnya.

Namun, ia memastikan pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menjawab tantangan ini. Di antaranya, Peraturan Gubernur Maluku No. 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Rencana Aksi Konservasi Penyu.

Tak hanya soal ekologi, pelatihan ini juga membahas dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan. Jemmy Talakua dari Yayasan Rumah Generasi menjelaskan bahwa lansia, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat adat mengalami beban yang lebih berat saat krisis terjadi.

"Contohnya, anak-anak rentan kekurangan gizi akibat cuaca ekstrem, perempuan menghadapi risiko kekerasan dan beban rumah tangga lebih besar, lansia dan disabilitas sulit dievakuasi saat bencana, dan masyarakat adat kehilangan mata pencaharian serta tempat tinggal akibat kerusakan lingkungan," terang Jemmy.

Ia mendorong kebijakan iklim yang inklusif dan adil. Menurutnya, perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena mereka merupakan penjaga lingkungan dan pilar keluarga dalam kondisi darurat.

Sebagai bagian dari prinsip inklusivitas, pelatihan ini juga membuka ruang bagi peserta disabilitas. Salah satunya adalah Hawa Tuhulele, peserta tuli yang mengaku senang bisa ambil bagian dalam kegiatan ini.

"Kami senang teman-teman disabilitas bisa ikut kegiatan ini. Ini bukti bahwa semua suara, tanpa terkecuali, punya tempat dalam perjuangan perubahan," kata Hawa.

Pesan serupa disampaikan Azmi, pelajar SMAN 13 Ambon yang juga peserta program.

"Kegiatan ini membuka cara pikir kami. Anak-anak Ambon jangan pernah takut bersuara! Suara kalian penting, terutama untuk menyelamatkan masa depan Ambon dari dampak perubahan iklim," pungkasnya.