Sekolah Swasta di Jawa Barat Terancam Bubar, Gegara Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi?

P2G pun menawarkan sejumlah solusi. Dedi dapat menambah ruang kelas atau rombongan belajar di SMA/SMK negeri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa menambah unit sekolah baru (USB) dengan syarat mempertimbangkan keberadaan, sebaran, dan keberlanjutan sekolah swasta di sekitarnya.

Daripada memaksakan penambahan jumlah siswa per kelas di luar kapasitas, P2G mendesak Dedi untuk melibatkan sekolah swasta dalam Skema SPMB Bersama, guna menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan kuota.

Selain itu, pemerintah dapat memperluas program beasiswa pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bantuan biaya pendidikan lainnya.

"Skema SPMB Bersama SMA/SMK Swasta ini adalah wujud spirit pelaksanaan makna pesan moral Keputusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menekankan sekolah dasar gratis baik negeri maupun swasta," ujar Satriawan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku untuk SMA/SMK negeri di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Keputusan tersebut diambil sebagai solusi atas keterbatasan jumlah sekolah negeri di beberapa daerah, lantaran banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Selain keterbatasan sekolah, jarak antara rumah siswa dan sekolah juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan ini.

"Karena masih banyak siswa yang tidak kebagian tempat di sekolah negeri terdekat dari rumahnya," ucap Dedi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Izinkan Kelas 50 Siswa di Jabar, P2G: Kualitas Pendidikan Bisa Hancur!