Suara.com - Penangkapan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) di Hokota, Prefektur Ibaraki, Jepang atas dugaan perampokan pada akhir Juni lalu kembali menampar wajah Indonesia di mata dunia. Insiden ini bukan lagi sebuah anomali, melainkan menambah panjang daftar kelam ulah WNI yang memalukan di Negeri Matahari Terbit.
Yang lebih mengkhawatirkan, para pelaku ini ternyata berstatus overstayer atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal.
Peristiwa ini seolah menjadi puncak gunung es dari serangkaian masalah yang terjadi. Publik belum lama ini dibuat geram oleh video viral pemasangan bendera perguruan silat di fasilitas umum, hingga kasus-kasus kriminal yang lebih brutal seperti pembunuhan dan penganiayaan. Rentetan kejadian ini memicu satu pertanyaan mendesak: apa yang sebenarnya terjadi dengan sebagian WNI di Jepang?
Melansir laman BBC Indonesia, Senin (7/7/2025) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat. Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Sumirat, memastikan pendampingan hukum telah diberikan.
"Ketiga WNI telah didampingi pengacara dan KBRI Tokyo terus berkoordinasi dengan Kepolisian Mito, Kashima, dan Namegata di Prefektur Ibaraki, tempat ketiga WNI tersebut ditahan, untuk dapat menjenguk, memeriksa kondisi mereka," jelas Rolliansyah, Jum'at (4/7). "Dan tentunya melakukan wawancara untuk mengetahui motif dan detail informasi lainnya."
Namun, pendampingan hukum hanya menangani akibat. Akar masalahnya diduga jauh lebih dalam dan kompleks. Daftar kejahatan yang melibatkan WNI dalam setahun terakhir cukup untuk membuat siapa pun mengelus dada.
Pada November 2024, 11 WNI diringkus di Isesaki, Prefektur Gunma, atas kasus perampokan yang menewaskan satu WNI lainnya. Di bulan yang sama, di Kakegawa, Prefektur Shizuoka, seorang WNI berusia 24 tahun merampok dan menusuk pasangan lansia hingga terluka parah. Sebelumnya, pada Juli 2024, seorang WNI ditangkap di Fukuoka karena merampok dan menganiaya perempuan lokal. Kasus yang lebih mengerikan terjadi pada April 2023, saat tiga WNI ditangkap karena membunuh sesama WNI dan menyembunyikan jasadnya di dalam koper di pegunungan Fukushima.
Benturan Budaya dan Kegagalan Adaptasi
Lonjakan jumlah WNI di Jepang, yang didominasi oleh pemagang (kenshusei) dan pekerja berketerampilan khusus (tokutei ginou), disebut menjadi salah satu faktor utama. Jepang, dengan populasi yang menua, memang sangat membutuhkan tenaga kerja. Namun, persiapan yang diberikan kepada para WNI ini dinilai kurang menyentuh aspek krusial: pemahaman budaya.
Baca Juga: Calon Dubes RI untuk Jepang, Mantan Ketua Mahasiswa Pencinta Alam
Nawawi Asmat, peneliti kependudukan dari BRIN yang lama mengkaji fenomena ini, menyoroti adanya benturan budaya yang serius. Menurutnya, banyak WNI membawa kebiasaan dari Tanah Air yang bertentangan dengan norma sosial di Jepang.
"Di Jepang ini karena diaspora kita sebagian besar adalah kenshusei [pemagang] dengan beragam latar dan karakter orangnya," paparnya. Menurut Nawawi, pembekalan yang diberikan kepada calon pekerja seringkali hanya bersifat teknis dan prosedural.
"Yang diajarin itu cuma prosedur-prosedur, misalnya, kalau kamu ada masalah dengan perusahaan kamu lapornya ke mana. Tapi, yang informal ini yang enggak pernah diajarin. Tentang perbedaan culture kita [Indonesia] dengan masyarakat [Jepang] itu enggak ada," terangnya.
Ia mencontohkan budaya orang Jepang yang sangat menjaga ketertiban dan tidak ingin mengganggu orang lain. Sebaliknya, kebiasaan berkumpul dalam kelompok besar, berbicara keras di tempat umum, atau memamerkan identitas kelompok—seperti dalam kasus bendera perguruan silat—dianggap sangat mengganggu dan tidak sopan di Jepang.
"Masyarakat Jepang cenderung memikirkan apakah ketika melakukan sesuatu akan merugikan orang lain atau tidak. Sedangkan orang-orang Indonesia lebih ke meluapkan ekspresi. Nah, ini yang sering jadi masalah ketika pekerja Indonesia di sana," tegas Nawawi.
Peran Komunitas dan Tanggung Jawab Pemerintah
Berita Terkait
-
Jalani Menit Debut Lebih Melimpah, Andalan Malaysia Ini Bakal Sukses di Liga Jepang?
-
Mandi Hutan: Rahasia Jepang Atasi Kesepian yang Terbukti Secara Ilmiah
-
Kisah Hijrah Rae Lil Black: Tak Sengaja Hadiri Acara Islam di Malaysia, Mualaf Usai 6 Bulan Belajar
-
Calon Dubes RI untuk Jepang, Mantan Ketua Mahasiswa Pencinta Alam
-
Dinilai Tidak Peka,Taemin SHINee Meminta Maaf Usai Singgung Gempa di Jepang
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!