Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemilihan 24 calon duta besar, termasuk untuk Amerika Serikat (AS) adalah prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Hasan mengatakan penunjukkan 24 calon dubes tersebut didasarkan atas banyak pertimbangan. Termasuk perkembangan situasi global yang menjadi pertimbangan besar dari Prabowo.
Ia sekaligus menjawab alasan di balik Prabowo memikih beberapa calon dubes yang bukan merupakan diplomat karier. Hasan mengatakan 18 dari 24 calon dubes merupakan diplomat karier dari Kementerian Luar Negeri.
"Ada sisanya itu orang-orang yang dianggap punya kemampuan, punya modal sosial, punya keluwesan, punya kelincahan, banyak network di negara yang bersangkutan. Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman tidak melulu harus karier, tapi kompetensi, networking, tahu seluk beluk sebuah negara itu menjadi pertimbangan penting juga untuk menunjuk seorang duta besar," kata Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Hasan sekaligus merespons penunjukan 24 dubes tersebut yang dianggap dilakukan cukup cepat. Ia menegaskan posisi untuk dubes tersebut memang barus diiisi, apalagi beberapa sudah lama kosong.
"Jadi memang harus diisi. Jadi ini bukan soal prosesnya cepat atau tidak, tapi memang posisi-posisi ini harus sesegara mungkin diisi oleh pemerintah kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih erat dengan negara-negara sahabat," ujar Hasan.
Hasan mengatakan para duta besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Tak hanya dalam hal diplomasi, tapi segala macam hal untuk menciptakan perdamaian dunia.
"Ini penting, pak presiden selalu menyampaikan menciptakan tatanan dunia yang stabil. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti punya impact terhadap banyak hal termasuk perekonomian negara kita," tutur Hasan.
Hal serupa juga diharapkan dengan adanya penunjukan Dubes RI untuk AS. Hasan menegaskan penunjukan dubes AS tidak hanya untuk satu dua tujuan saja, melainkan untuk kepentingan jangka panjang.
Baca Juga: Soal Tarif Trump, Istana: Tim Negosiasi Sudah di Washington DC, Airlangga Menyusul dari Rio
Pernyataan itu disampaikan Hasan menanggapi pertanyaan, apakah penunjukan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon Dubes AS dalam rangka melakukan negosiasi dan lobi soal tarif Trump.
"Termasuk juga di Amerika kan sudah kosong beberapa tahun dan harus segera diisi. Tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan baik, diplomasi, hubungan kerja sama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang," terangnya.
"Tentu tidak hanya spesifik untuk satu-dua tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang," kata Hasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
Terkini
-
Biar Tak Cuma Jadi Wacana, Menperin Usul Mobil Nasional Masuk PSN
-
Siap Produksi Massal 3 Tahun Lagi, Prabowo Wajibkan Pejabat Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri
-
Bahlil Kenang Masa Kuliah Pernah Busung Lapar: Program Makan Bergizi Gratis Itu Mulia!
-
Modus Baru, Wanita Ini Berulang Kali Tipu Warung Beli Gas Pakai Modus Anak Tetangga
-
Bahlil Ajak Golkar Konsolidasi Total: Kalau Belum Bisa Solid, Jangan Bikin Gerakan Tambahan!
-
Setahun Prabowo Memimpin, Amnesty Internasional Soroti Kembalinya Wajah Militerisme di Pemerintahan
-
Eks Pejabat Pertamina Sebut jika Terminal OTM Setop Beroperasi, Distribusi Energi Terganggu
-
Eks Pejabat Pertamina Akui Tak Punya Bukti, Intervensi Riza Chalid Ternyata Cuma Asumsi
-
Studi Ungkap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sejak Awal Tak Layak: Pelajaran Mahal untuk Indonesia
-
Data Kelam Amnesty International: 5.538 Korban Kekerasan Aparat di Tahun Pertama Prabowo