Suara.com - Penunjukan Ade Armando sebagai Komisaris di PT PLN Nusantara Power (PLN NP) menjadi sorotan publik setelah pernyataan lamanya yang menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai "wapres terbaik" kembali mencuat.
Banyak yang menilai pernyataan tersebut kini terasa relevan, mengingat jabatan barunya sebagai komisaris di anak usaha PT PLN (Persero) itu diumumkan tak lama setelah dia memberikan pujian terbuka kepada putra Presiden Joko Widodo tersebut.
Ade Armando mengonfirmasi sendiri pengangkatannya sebagai komisaris PLN Nusantara Power dan menyebutkan bahwa serah terima jabatan telah dilakukan pada Kamis, 3 Juli 2025.
Kabar tersebut awalnya tersebar melalui tangkapan layar dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang beredar luas di media sosial, sebelum kemudian dikonfirmasi oleh yang bersangkutan.
Penting untuk dicatat bahwa PLN Nusantara Power adalah entitas yang berbeda dari PT PLN (Persero) sebagai induk usaha.
PLN NP bergerak khusus di sektor pembangkitan tenaga listrik, dan menjadi salah satu anak perusahaan strategis yang mengelola pembangkit besar di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam jajaran dewan komisaris PLN Nusantara Power, Ade Armando bergabung bersama lima nama lainnya.
Mereka adalah Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, serta Suharyono, M. Pradana Indraputra, Adam Muhammad, dan Muhammad Syafi'i sebagai komisaris.
Publik pun bereaksi keras atas penunjukan Ade Armando, yang dikenal sebagai akademisi, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan figur publik yang kerap memicu kontroversi di ruang media sosial maupun diskursus politik nasional.
Baca Juga: Penari Cilik Pacu Jalur Riau Mendunia! Gibran Sampai Ikut Joget, Kok Bisa Viral?
Tidak sedikit yang menilai bahwa pengangkatan ini mengandung unsur politis, terutama karena kedekatan retorika Ade dengan kekuasaan.
Salah satu pernyataan yang kembali ramai dibicarakan adalah ketika Ade memuji Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah podcast.
Dalam tayangan Gaspol di kanal YouTube Kompas.com pada 19 Mei 2025, Ade mengatakan, "Dia sudah menunjukkan achievement dia selama ini."
Dia juga menegaskan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik yang ada saat dalam sejarah kita.
Lebih lanjut, Ade Armando meminta masyarakat tidak menilai keberhasilan Gibran hanya karena faktor garis keturunan.
"Diangkatnya Gibran sebagai wapres jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti," ucapnya dalam wawancara yang sama.
Menurutnya, Gibran memiliki kontribusi signifikan dalam kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
"Gibran adalah faktor yang menaikkan suara Pak Prabowo," tegasnya.
Pernyataan tersebut kini ramai dikaitkan dengan posisinya sebagai komisaris BUMN.
Beberapa netzen menyindir bahwa jabatan itu bisa jadi merupakan "imbalan" dari loyalitas verbal yang ditunjukkan melalui pujian terhadap Gibran.
"Gue bilang juga apa. Bapak Gibran pantas dan kompeten sebagai wakil presiden (Bismillah, Dirut BUMN)," tulis netizen.
"Lumayan modal menjilat jadi komisaris. Nggak semua orang bisa," ujar netizen lain.
"Kira-kira saya harus puji apalagi ya wapres Gibran biar saya dapat jabatan. Boleh dong netizen kasih bocoran," komentar lainnya menimpali dengan nada menyindir.
"Sepertinya unt jadi komisaris BUMN tidak perlu punya pengalaman kelola perusahaan tapi cukup memuji Gibran saja," tulis pengguna media sosial lainnya.
Tak hanya kritik soal kelayakan, perbincangan publik juga mengarah pada besarnya kompensasi finansial yang akan diterima oleh seorang komisaris di PLN NP.
Berdasarkan estimasi, Ade Armando akan memperoleh honorarium bulanan sekitar Rp106.920.000, tunjangan transportasi Rp21.384.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp1.000.000, serta Tunjangan Hari Raya (THR) dan tantiem tahunan.
Dengan akumulasi berbagai komponen tersebut, penghasilan tahunan yang diterima bisa melampaui angka Rp2 miliar.
Kontributor : Chusnul Chotimah
Berita Terkait
-
Pedas! Deddy Sitorus Soal Gibran Ditugaskan ke Papua: Mending di Sana, di Jakarta Banyak yang Pintar
-
Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Daripada Bagi-bagi Skincare
-
Gibran Ikut Tren Tarian Pacu Jalur, Netizen: Segera Daftarkan ke UNESCO Pak
-
Prabowo Tugaskan Gibran Berkantor di Papua, Deddy Sitorus PDIP: Bagus Sekali, Semoga Lama di Sana
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Gibran dan Kaesang soal Jabatan: Anak Jokowi Nggak Bisa Nunggu
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?