Tarif Trump 32 Persen Ancam PHK Massal, Ekonom : Pemerintah Gagal Negosiasi, Rakyat Menanggung

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk tetap mengenakan tarif impor 32 persen bagi Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, keputusan Trump tetap mengenakan tarif impor tinggi bagi Indonesia sebagai pukulan berat, sekaligus bukti kegagalan pemerintah melakukan negosiasi.

"Keputusan Trump ini menimbulkan kerugian strategis jangka panjang bagi ekonomi Indonesia," kata Nur kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).

Tingginya tarif impor yang dikenakan AS terhadap Indonesia, kata Nur, menjadi pukulan berat, terutama bagi industri tekstil dan alas kaki dalam negeri yang menyerap lebih dari 3,6 juta tenaga kerja.

Ia memprediksi dengan tarif impor AS hingga 32 persen terhadap produk Indonesia, berpotensi mendorong buyer global memindahkan kontrak produksinya ke negara-negara pesaing seperti Vietnam yang mendapat tarif impor lebih rendah.

"Ini berarti ancaman pemutusan hubungan kerja massal yang akan meningkatkan pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat," ungkapnya.

Nur juga menilai bahwa kegagalan Indonesia bernegosiasi dengan AS semata-mata bukan karena kebijakan keras Trump.

Tetapi karena lemahnya strategi dan kepemimpinan ekonomi pemerintah Indonesia dalam merespons tantangan global.

Terlebih sejak periode pertama pemerintahannya, Trump, kata Nur, sebenarnya telah menggunakan tarif sebagai senjata politik dan ekonomi.

Baca Juga: Risiko PHK Mengancam Akibat Perang Tarif Trump ke Indonesia

Seharusnya pemerintah Indonesia dapat membaca itu dan menyiapkan strategi matang untuk menghadapinya.

"Tapi Indonesia justru tidak menyiapkan proposal win-win. Pemerintah kita seolah berharap Trump berubah pikiran tanpa upaya negosiasi yang substantif dan strategis," ujarnya.

Karena itu, Nur menganggap bahwa kegagalan Indonesia bernegosiasi dengan AS tidak terlepas akibat lemahnya kepemimpinan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengelola diplomasi ekonomi.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan pemimpin ekonomi yang tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga tangguh di meja perundingan global untuk membela kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya.

“Rakyat tidak boleh lagi menjadi korban dari kegagalan negosiasi yang mengancam jutaan lapangan kerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan beberapa industri di Indonesia terancam dilanda PHK akibat perang tarif yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.