Suara.com - Dentuman musik horeg yang biasa menggetarkan hajatan dan karnaval di Jawa Timur kini menghadapi perlawanan serius. Tak tanggung-tanggung, sedikitnya 50 pondok pesantren di Pasuruan dan sekitarnya telah bersatu mengeluarkan fatwa haram untuk sajian musik dengan suara menggelegar tersebut, memicu perdebatan panas antara norma agama dan kreasi kesenian lokal.
Melansir laman BBC Indonesia, Rabu (9/7/2025) keputusan mengejutkan ini lahir dari forum bahtsul masail yang digelar pada 26-27 Juni lalu. Pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Muhibbul Aman Aly, menegaskan bahwa fatwa ini bukan tanpa alasan kuat. Menurutnya, fenomena horeg telah menimbulkan banyak mudarat.
"Di dalam musyawarah itu kemudian kami memutuskan bahwa sound horeg sebagai tontonan itu adalah haram," kata Muhib.
Ia membeberkan tiga aspek utama yang menjadi pertimbangan. Pertama, suara horeg yang luar biasa kencang dianggap sangat mengganggu masyarakat dan terbukti menyebabkan kerusakan fisik.
"Aspek suaranya itu mengganggu masyarakat, jelas. Di Youtube, ada yang [genting] rumah warga pecah dan itu memang nyata. Kami mengangkat [persoalan] ini karena banyak keluhan masyarakat," ujar dia.
Kedua, kegiatan horeg dinilai telah melanggar syariat Islam karena menampilkan joget campur baur antara laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang dianggap seksi.
Ketiga, acara ini ditengarai menjadi sarang peredaran minuman keras.
"Tentu yang sangat kami prihatinkan adalah akibat kerusakan moral. Bayangkan anak-anak kecil bisa melihat seperti itu, ada penari kayak gitu ditonton anak kecil," tutur Muhib.
Namun, fatwa ini tak diterima begitu saja oleh para pelaku bisnis horeg. Hermanto, pemilik Horeg Mega Audio di Pamekasan, secara terang-terangan menolak dan menuntut keadilan. Baginya, jika horeg diharamkan, maka tempat hiburan lain pun harus mendapat perlakuan serupa.
Baca Juga: Fatwa Haram Tak Cukup, 3 Langkah Ini Didesak untuk Tuntaskan Masalah Sound Horeg
"Kalau mau bicara haram enggak usah sampai ke sound horeg, main kentungan kalau ada yang joget-joget juga haram, tempat karaoke juga haram. Tergantung yang melihat," ujarnya dengan nada menantang.
Hermanto, yang bisa meraup Rp10 juta hingga Rp20 juta sekali tampil, merasa fatwa ini tidak adil.
"Enggak apa-apa asal dilarang semua, tempat karaoke, kentungan, dilarang semua. Tempat hiburan juga ditutup kalau bicara masalah haram," tegasnya.
Fenomena horeg sendiri, yang secara harfiah berarti "bergetar", telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hiburan rakyat di pedesaan Jawa.
Puji Karyanto, dosen Ilmu Budaya Universitas Airlangga, menyebutnya sebagai kreasi kesenian lokal baru yang muncul seiring perkembangan teknologi sound system. Namun, ia sepakat bahwa tren ini sudah kebablasan.
"Suara yang dihasilkan itu melebihi desibel yang bisa diterima oleh telinga orang, ada kalanya merusak rumah warga, genting dan kaca pecah. Itu yang menurut saya sudah kebablasan," kata Puji.
Keresahan warga memang nyata. Ahmad Zainudin, warga Sumenep, mengeluhkan suara bass yang berlebihan hingga menghilangkan unsur seni musik itu sendiri.
"Yang terdengar, kata Zainudin, hanya suara bising. 'Enggak ada seninya (horeg), unsur seninya jadi hilang'," tudingnya.
Lain lagi dengan Annur Rofiek Alamthani yang mengaku kesal setiap kali konvoi horeg lewat.
"Kadang rumah saya sampai bergetar, itu yang mengganggu, syukurnya tidak sampai rusak," imbuhnya.
Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Soleh, memahami konteks dikeluarkannya fatwa ini.
"Mengingat ada mafsadah (keburukan) yang ditimbulkan dari aktivitas horeg tersebut yang harus dicegah dan itu kontekstual. Karenanya hukum keagamaan yang ditetapkan harus dipahami utuh lengkap dengan konteksnya," kata Niam.
Meski demikian, sebagian masyarakat seperti Annur Rofiek merasa pengharaman total bukanlah solusi. Ia berharap ada jalan tengah yang bisa ditempuh.
"Tidak adil kalau diharamkan, karena ini cuma musik supaya warga senang. Dicari jalan tengahnya saja, kalau di karnaval bebas musik kencang, tapi jangan di gang sempit. Kasihan rumah warga," ujar dia.
Berita Terkait
-
Fatwa Haram Tak Cukup, 3 Langkah Ini Didesak untuk Tuntaskan Masalah Sound Horeg
-
Bukan Cuma Berisik! Ini 3 Alasan Utama Sound Horeg Difatwakan Haram oleh Forum Kiai
-
Ponpes Besuk Fatwakan Sound Horeg Haram, MUI Jatim: Metodenya Sahih dan Tepat
-
Viral! Detik-Detik Sound Horeg Maut Roboh di Pawai Madrasah Bondowoso, Tanpa Izin Pula
-
Deddy Corbuzier Dijejerkan dengan Kurawa, Dandhy Laksono: Welcome to the Age of Sound Horeg
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?