Suara.com - Ibadah haji lewat jalur laut kembali memicu perdebatan antara harapan efisiensi biaya versi Menteri Agama dan kekhawatiran Badan Pengelola Haji soal potensi mahalnya ongkos kapal wisata.
Pada satu sisi, Kementerian Agama (Kemenag) melihatnya sebagai peluang prospektif, sementara di sisi lain, Badan Penyelenggara Haji (BPH) menyuarakan kekhawatiran serius.
Menjawab isu biaya haji jalur laut berpotensi lebih mahal karena menggunakan kapal wisata, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berargumen bahwa hal tersebut bisa ditekan apabila ada persaingan usaha yang sehat.
"Tergantung, kalau banyak saingannya bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, mahal," kata Nasaruddin di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Nasaruddin mengatakan, rencana keberangkatan haji lewat laut ini sudah lama diwacanakan, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dinilai lebih agresif merealisasikannya.
Namun, untuk Indonesia, pertimbangannya lebih kompleks, terutama soal durasi perjalanan yang sangat lama.
"Dulu kan memang kita sudah punya pengalaman dengan laut ya. Ada Belle Abeto, ada Gunung Jati tapi itu tiga bulan, empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Itu ada juga jalur lautnya, tapi terutama dekat-dekat situ ya," kata Nasaruddin.
"Misalnya di Mesir, rata-rata jemaah hajinya itu lebih dekat pakai laut ya. Kayak naik feri aja kan. Tapi kita kan jauh ya dan nantilah kita lihat penyelenggarannya yang akan datang," sambungnya.
Jangan Bebani Jemaah
Baca Juga: Eks Irjen Kemenag Bongkar Dugaan Korupsi Haji Era Yaqut Tembus Rp 2 Triliun: Itu Pelanggaran Serius!
Pandangan berbeda datang dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Ia dengan tegas menolak opsi yang berpotensi menambah beban biaya bagi calon jemaah haji.
Menurutnya, penawaran yang ada saat ini justru membuat biaya haji lebih mahal karena menggunakan kapal wisata dengan durasi perjalanan yang lebih lama dibandingkan pesawat.
"Pernah bertemu dengan penawaran untuk jalur laut ini, memang pertama waktunya lebih lama. Kemudian penawaran yang pertama yang kita terima memang lebih mahal juga karena ini pakai kapal wisata," kata Gus Irfan kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
"Sehingga tentu kita tidak mau menambah biaya untuk jemaah haji. Kecuali ini untuk mereka-mereka yang memang dananya lebih sehingga mau ngambil-ngambil itu," sambung Gus Irfan.
Nasaruddin menegaskan bahwa wacana ini belum masuk ke tahap pembahasan yang lebih lanjut di tingkat pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
5 Poin Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana Jelang Lebaran 2026
-
Pandji Pragiwaksono di Aksi Kamisan: Delpedro Cs Harusnya Tidak Perlu Diperkarakan
-
Ahli Praperadilan Gus Yaqut Sebut Negara Tak Jualan Kuota Haji, Begini Keterangannya
-
Di Sidang Praperadilan Yaqut, Ahli Sebut Dana Haji Bukan Keuangan Negara
-
ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun, Batal Dihukum Mati oleh Hakim
-
Lawan 'Pasal Karet' KUHP Baru, Delpedro Marhaen Gugat Aturan Berita Bohong dan Penghasutan ke MK
-
Diundang Bukber di Istana, Akankah Ulama dan Prabowo Bahas Eskalasi Konflik Timur Tengah?
-
Resmi! YouTuber Bigmo dan Resbob Tersangka Kasus Fitnah Azizah Salsha
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Birokrasi, Begini Respons Golkar
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya