Geger Ijazah Jokowi: Roy Suryo vs Pengamat Kepolisian, Arah dan Manfaat Kasus Bikin Bingung?

Ia menegaskan prinsip hukum "siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan", yang berarti pelaporlah yang seharusnya membawa ijazah asli untuk dibuktikan kepalsuannya.

"Jika pelapor tidak membawa ijazah asli, maka laporan tersebut seharusnya 'diistirahatkan'," tambahnya.

Kredibilitas Institusi dan Pertanyaan Publik

Di tengah perbedaan pandangan antara kedua narasumber, pertanyaan besar muncul mengenai kredibilitas institusi yang terlibat, terutama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Polri.

Roy Suryo secara terbuka menyatakan dugaan bahwa UGM bisa diorkestrasi secara manipulatif, merujuk pada sulitnya akses skripsi-skripsi saat ini dibandingkan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa tindakannya adalah bentuk kecintaan terhadap UGM dan tidak rela kampusnya menjadi alat pihak tertentu.

"Saya tidak rela UGM menjadi alat pihak tertentu yang justru mendegradasi nama baik kampus," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa UGM tidak menunjukkan kebanggaan terhadap alumninya yang menjadi presiden selama 10 tahun.

Sebaliknya, Alfons Loemau secara konsisten percaya pada pernyataan UGM bahwa ijazah Jokowi asli.

Baca Juga: Luhut Sedih Jasa Jokowi Dilupakan, PDIP: Dia yang Lupa Jasa Ibu Mega Demi Kepentingan Keluarga

Ia juga meyakini bahwa KPU tidak mungkin dikelabui karena proses verifikasi ijazah calon pejabat publik sangat ketat.

Terkait Polri, meskipun mengakui bahwa lembaga penegak hukum sering mendapat pandangan sinis dan tidak bisa lepas dari politik, Alfons percaya bahwa masih ada penyidik yang berintegritas.

Reza Indragiri Amriel sebagai pemandu acara, turut menyoroti keanehan mekanisme kerja Polri jika pembagian kasus hanya berdasarkan pemerataan beban kerja.

Ia juga mempertanyakan, "Jika UGM diorkestrasi, itu menunjukkan kelemahan UGM". Keraguan juga muncul mengenai objektivitas Polri dalam menangani laporan Joko Widodo, dengan pertanyaan apakah Polri masih bisa diandalkan tanpa tekanan politik?

Reza bahkan menyarankan bahwa jika masalahnya adalah metode penelitian, seharusnya tidak diselesaikan di ruang hukum.

Dengan beragamnya sudut pandang dan temuan yang saling bertolak belakang, kebingungan publik mengenai isu ijazah Jokowi tampaknya akan terus berlanjut.

Perdebatan ini tidak hanya menguji kebenaran sebuah dokumen, tetapi juga kredibilitas institusi dan sistem hukum di Indonesia. Bagaimana kelanjutan isu ini akan terungkap, masih menjadi tanda tanya besar yang dinantikan jawabannya oleh masyarakat.