Budi Arie Sebut Kemiskinan Banyak di Desa, Kopdes Merah Putih Bisa Jadi Alat Perjuangan Ekonomi?

Suara.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut banyak rakyat Indonesia mengharapkan program Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih menjadi alat perjuangan ekonomi.

Program tersbut kata dia, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikan Budi usai acara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi harapan rakyat untuk menjadi alat bagi perjuangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga kemajuan desa di seluruh Indonesia,” ujar Budi.

Kopdes Merah Putih kata Budi, diharapkan tidak sekedar program asal-asalan, tetapi memberikan dampak untuk mengatasi pelbagai problematika sosial di Indonesia.

Dua tantangan yang digarisbawahi adalah kemiskinan di desa dan tingkat stunting masih tinggi.

Dengan adanya koperasi desa, diharapkan tingkat kemiskinan dan angka stunting dapat menurun, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan serta pemerataan ekonomi nasional.

“Tingkat kemiskinan ini masih banyak di desa dan kesenjangan ekonomi desa dibanding kota sangat besar. Karena, itu kita ingin mewujudkan bagaimana koperasi bisa memberi sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Budi Arie.

Mengacu data terakhir, ekonomi desa disebut hanya berkontribusi 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan sisanya berasal dari kota.

“Ini kan menurut saya harus ada pemerataan yang lebih berkeadilan,” ujar Budi.

Baca Juga: Contohkan Jepang dan Amerika, Budi Arie Yakin Koperasi Merah Putih Bisa Entaskan Kemiskinan

Hingga 2024, ada sebanyak 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Volume usahanya mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB nasional.

Kini sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

Mengacu jumlah tersebut, dengan lebih dari 77 ribu telah memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum RI. Dari ribuan koperasi itu, ada 103 koperasi yang dijadikan percontohan.

Puluhan ribu koperasi desa itu akan dioperasikan secara serentak pasca diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025, dan ditargetkan seluruh Kopdes bisa beroperasi dan melayani segala kebutuhan masyarakat di desa/ kelurahan pada Oktober 2025. (Antara)