Suara.com - Posisi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah menjadi duri dalam daging.
Bayang-bayang skandal pengamanan situs judi online yang menyeret namanya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi noda yang sulit diabaikan.
Terseretnya nama Budi Arie terungkap dalam surat dakwaan jaksa saat sidang skandal pengamanan situs judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025 lalu.
Meski nama Budi Arie sudah disebut dalam persidangan, status hukumnya belum ditentukan aparat penegak hukum.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif, Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang keberadaan Budi Arie di kabinet mengganggu reputasi pemerintahan Prabowo.
"Dari sisi politik Budi Arie cukup mengganggu reputasi pemerintah, sebab itu ia layak direshuffle, termasuk layak ditelusuri keterlibatannya dan dijadikan terdakwa untuk sementara ini," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, dikutip Sabtu (12/7/2025).
Dia mengemukakan dugaan keterlibatan Budi Arie dalam tersebut memang perlu untuk ditelusuri lebih jauh. Apalagi saat kasus itu terjadi pada masa kepemimpinannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika--yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Tentu wilayah kebijakan dan kewenangan Budi Arie saat memimpin Kominfo perlu dipertimbangkan, bahwa Budi Arie potensial terlibat, bahkan bisa saja ia secara aktif memberikan instruksi," kata Dedi.
Dedi menyebut Presiden Prabowo perlu menaruh perhatian terhadap skandal yang menyeret Budi Arie, yang merupakan pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Baca Juga: Bisnis Koperasi Desa Merah Putih Dikembangkan ke Ekonomi Kreatif dan Pengadaan Barang
"Presiden Prabowo perlu memperhatikan itu untuk mengambil keputusan singkirkan Budi Arie, agar pemerintah dipercaya memang bekerja untuk melawan tindakan korup," tegasnya.
Namun demikian, Prabowo menurutnya sudah terganggu dengan skandal yang menjerat Budi Arie.
Hal itu merujuk pada sikap Prabowo yang lebih memilih Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, dibanding Budi Arie yang merupakan Menteri Koperasi.
"Itu menandai jika Budi Arie sebenarnya hanya menunggu waktu untuk diganti," ujar Dedi.
Sebelumnya Budi Arie sudah berulang kali membantah keterlibatannya pada perkara judi online itu. Pada 22 Mei lalu, kepada Suara.com, Budie Arie menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat.
"Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar," kata Budi saat itu.
Berita Terkait
-
Negara Tak Lagi Tolerir: Penerima Bansos yang Bermain Judol akan Masuk Daftar Hitam
-
Khawatir Jadi Polemik, DPR Minta PPATK Klarifikasi Data 500 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol
-
Integritas Program Koperasi Merah Putih Dipertaruhkan, Nama Budi Arie Masih Mengganjal
-
Contohkan Jepang dan Amerika, Budi Arie Yakin Koperasi Merah Putih Bisa Entaskan Kemiskinan
-
Bisnis Koperasi Desa Merah Putih Dikembangkan ke Ekonomi Kreatif dan Pengadaan Barang
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP