Masa Belajar Siswa SMK Jadi 4 Tahun? Ini Kata Menteri Pendidikan

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merancang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan masa belajar empat tahun.

Guna mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran.

"Nanti akan ada SMK empat tahun. Nanti yang satu tahun disiapkan untuk mereka masuk dunia kerja," ujar Abdul Mu'ti usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin 14 Juli 2025.

Ia mengatakan selain menyiapkan SMK empat tahun, pihaknya juga mempersiapkan SMK yang langsung bermitra dengan unit-unit bisnis.

Sehingga saat masih duduk di SMK para siswa sudah memiliki ikatan kerja.

"Nanti juga ke depan kami akan mengembangkan SMK yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga mereka praktik di BLK, dapat sertifikasi yang sesuai dengan keahlian khusus mereka, selain mereka juga mempunyai ijazah SMK," katanya.

Menurut Abdul Mu'ti, dengan hadirnya SMK semacam itu, diharapkan SMK dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan mengurangi pengangguran.

"Kami juga menawarkan untuk pengembangan praktik kerja pengabdian masyarakat (PKPM) dengan keahlian," ujarnya didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga membuka program SMK untuk mereka yang sempat putus sekolah untuk bisa sekolah lagi.

Baca Juga: Komentar Normatif Anies Baswedan soal SR, Sinyal Hati-hati terhadap Program Unggulan Prabowo?

Pada tahap pertama, pihaknya menyiapkan untuk 1.000 orang.

"Sementara ini jumlahnya 1.000 orang tetapi nanti kita tambahi lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi prinsipnya kami berjalan dengan Pak Gubernur untuk program SMK dan tentu saja revitalisasi di NTB untuk pusat juga lumayan," katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi dukungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar membentuk SMK vokasi di daerah-daerah.

Di mana kehadiran SMK vokasi itu bisa berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di NTB.

"Jadi Pak Menteri memberikan dukungan penuh pada kita untuk mengembangkan sekolah vokasi tidak hanya negeri tetapi juga swasta yang menghubungkan dan cocok atau link and match dengan pasar yang diberikan," katanya.