Suara.com - Kasus tragis kematian bayi dalam kandungan di RSUD Linggajati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memicu kemarahan publik.
Sorotan tajam datang dari pengacara ternama Hotman Paris Hutapea, yang melalui unggahan video di media sosial pada Minggu malam, 13 Juli 2025, menyampaikan kritik keras terhadap dugaan kelalaian rumah sakit yang menyebabkan insiden memilukan tersebut.
Hotman mengaku menerima aduan dari pasangan Andi dan Irmawati, warga Kuningan yang telah menanti kehadiran buah hati selama tujuh tahun.
Namun harapan itu pupus setelah Irmawati mengalami pecah ketuban selama dua hari tanpa mendapatkan penanganan medis yang layak dari RSUD Linggajati.
“Bayangkan dua hari di rumah sakit dalam keadaan kritis tidak ada dokter yang datang, dokter jaga pun tidak datang, dokter kandungan pun tidak datang, padahal ada ibu yang sudah pecah ketuban,” ujar Hotman dalam videonya yang viral di berbagai platform.
Dalam narasinya, Hotman menggambarkan kondisi ruang IGD yang dipenuhi air ketuban, hingga petugas kebersihan terpaksa membersihkan lantai berulang kali.
Namun, meski situasi darurat, tak satu pun dokter muncul untuk memberikan pertolongan.
“Saking banyaknya air ketuban yang pecah, sudah dibersihkan lantainya berulang-ulang, tetap tidak ada dokter yang datang,” tegasnya lagi.
Tragedi ini mendorong Hotman Paris untuk mengirim pesan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang ia sapa dalam video sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Baca Juga: Erick Thohir Datangi Dedi Mulyadi, Minta Aset Lahan Perhutani-PTPN Tak Dijadikan Vila
Ia menuntut agar Dedi bersama Bupati Kuningan mencopot seluruh jajaran direksi RSUD Linggajati.
“Termasuk kepada semua susunan direksi Rumah Sakit Linggajati Kuningan agar semua dicopot, kira-kira intinya itu,” ujar Hotman dengan nada geram.
Tak hanya itu, Hotman juga mengancam akan menempuh jalur hukum pidana dan perdata jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah.
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera turun tangan, maka kepercayaan rakyat akan terguncang.
“Jadi kalau Kang Dedi Mulyadi dan Bupati Kuningan tidak segera mengganti semua redaksi RS Kuningan, maka rakyat akan mempertanyakan,” tandasnya.
Menanggapi seruan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kewenangan atas RSUD Linggajati berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kuningan, bukan di tangan provinsi.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Datangi Dedi Mulyadi, Minta Aset Lahan Perhutani-PTPN Tak Dijadikan Vila
-
Dedi Mulyadi Temukan Warga Makan Beras Kutuan di TPA Sarimukti, Ini Kisah Pilunya
-
Dedi Mulyadi Nangis Lihat Aktivitas Tambang di Bogor: Rakyatku Jadi Keset Kalian!
-
Viral Dugaan Nepotisme Sherly Tjoanda: Proyek Keluarga Mulus, Janji untuk Korban Bencana Kandas?
-
Ditemani Hotman Paris, Nadiem Bakal Penuhi Panggilan Kejagung Besok
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Kebakaran Hebat di Penjaringan Saat Warga Terlelap, 5 Orang Luka dan Puluhan Rumah Hangus
-
Di KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Dapat Pujian dari Donald Trump: Apa Katanya?
-
Agustina Wilujeng: Pemimpin untuk Semua Warga, Tanpa Memandang Latar Belakang
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN