Sikapnya Dinilai Arogan, Bupati Batanghari Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Insiden Balon Viral

Suara.com - Dunia maya Indonesia kembali dihebohkan oleh aksi seorang pejabat daerah. Kali ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menjadi sorotan tajam setelah video kemarahannya saat pelantikan PPPK viral.

Publik dan netizen menilai sikapnya yang meledak-ledak hanya karena insiden balon sebagai cerminan arogansi kekuasaan.

Insiden yang terjadi pada Senin (14/7/2025) itu memperlihatkan Fadhil Arief yang tampak sangat kecewa hingga dikabarkan menahan penyerahan SK kepada 1.077 pegawai PPPK.

Pemicunya adalah pelepasan balon yang terlalu cepat oleh para pegawai yang salah mendengar instruksi.

Video ini dengan cepat memicu gelombang reaksi di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan X (dulu Twitter).

Warganet dari berbagai kota besar di Indonesia ramai-ramai mengkritik tindakan bupati. Banyak yang berpendapat bahwa reaksi tersebut tidak proporsional dan menunjukkan kurangnya kebijaksanaan seorang pemimpin.

Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan terkait.

"Cuma gara-gara balon, nasib orang dipermainkan. Pemimpin macam apa?" tulis seorang pengguna Instagram.

"Power abuse sesungguhnya. Harusnya dibina, bukan dimarahi di depan umum kayak anak kecil," timpal pengguna media sosial instagram.

Baca Juga: Viral Detik-detik Bupati Ngamuk di Podium, Balon Terbang Jadi Biang Keroknya

Bahkan, beberapa netizen mengaitkan sikap emosional tersebut dengan potensi tekanan politik atau isu personal lainnya.

Meski Fadhil Arief telah memberikan klarifikasi bahwa SK tidak ditahan dan akan dibagikan di kantor masing-masing, klarifikasi itu seakan terlambat.

Citra "bupati ngambek" sudah terlanjur melekat.

Ia sempat memberikan pernyataan yang justru dianggap sebagian kalangan semakin menunjukkan kekesalannya. "Masak pegawai dak mau diajak tertib, bukan pegawai kalau ngomong SK ditahan," ujarnya.[

Insiden ini menjadi studi kasus tentang bagaimana tindakan seorang pejabat publik, sekecil apa pun, dapat menjadi viral dan dihakimi secara massal di era digital, terutama jika menyangkut persepsi arogansi dan penyalahgunaan wewenang.