Bongkar Ijazah Jokowi, Politisi Senior PDIP Serang MK dan Polisi, Bongkar Intervensi 'Orang Solo'

Suara.com - Kepercayaan publik dan investor terhadap institusi negara kembali diuji. Kali ini, politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi, secara terbuka membidik jantung lembaga penegak hukum, sebuah langkah berisiko tinggi yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan iklim investasi.

Selain membongkar kasus ijazah Jokowi, dalam sebuah pernyataan keras di podcast Forum Keadilan TV, Beathor tak hanya mengkritik, tapi juga menggunakan diksi tajam yang menyasar langsung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kepolisian.

Serangan paling frontal ditujukan kepada marwah Mahkamah Konstitusi terkait putusan kontroversial yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Bagi Beathor, putusan ini adalah aib institusional.

"Saya mengkritik hakim MK yang dianggapnya 'go*****' karena meloloskan Gibran, padahal seharusnya mereka menolak karena adanya konflik kepentingan dan pelanggaran konstitusi," tegas Beathor.

Pernyataan ini bukan sekadar umpatan politik. Dari kacamata ekonomi, serangan terhadap independensi MK adalah sinyal merah. Kepastian hukum yang diproduksi oleh lembaga peradilan tertinggi adalah fondasi utama kepercayaan investor.

Ketika putusannya dianggap cacat moral dan hukum, risiko ketidakpastian kebijakan di masa depan sontak meningkat. Sebagai bentuk perlawanan nyata, Beathor bahkan berencana menggelar demonstrasi di MK untuk menuntut pembatalan Gibran.

Tak berhenti di MK, panah kritik Beathor juga mengarah ke tubuh Kepolisian. Ia mengendus adanya intervensi yang menggerogoti kemandirian aparat.

"Saya menganggap Bareskrim belum mandiri dan masih di bawah pengaruh 'orang Solo'," ungkapnya.

Frasa "'orang Solo'" menjadi kode keras yang menunjuk pada dugaan intervensi dari lingkaran kekuasaan.

Baca Juga: Terbongkar Peran Bekingan! Isu Penugasan Papua, Gibran 'Diselamatkan' Dua Menteri Senior

Tuduhan ini semakin relevan saat ia mempertanyakan kelanjutan laporan Paiman Raharjo terhadap dirinya di tingkat Polda, padahal menurutnya Bareskrim telah menyatakan kasus ijazah bukan ranah pidana.

Meski begitu, ia menunjukkan sikap ksatria. "Saya siap menghadapi laporan Paiman dan akan membeberkan semua temuannya kepada polisi," ujarnya.

Lalu, apa yang mendorong seorang politisi senior mengambil risiko sebesar ini? Beathor menegaskan ini bukan soal manuver pribadi, melainkan sebuah panggilan moral yang lebih besar.

"Saya menyatakan tindakannya didasari oleh keinginan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan bangsa dari kerusakan," jelasnya.

Ia sadar betul taruhannya. Ancaman pidana hingga keselamatan nyawa seolah tak membuatnya gentar.

"Saya tidak takut dengan risiko dilaporkan ke polisi atau bahkan ditembak karena memperjuangkan keyakinannya," katanya. Sebuah pernyataan yang menggarisbawahi tingginya eskalasi konflik.