Dikebut Siang Malam, RUU KUHAP Ternyata Bisa Batal Disahkan?

Suara.com - Di tengah proses pembahasan yang dikebut siang dan malam, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP yang kontroversial ini ternyata masih sangat berpeluang untuk batal disahkan.

Menurutnya, nasib RUU KUHAP ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan di ruang sidang, tetapi juga di meja lobi para elite partai politik.

"Bisa saja RUU KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi (jika) para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan KUHAP," kata Habiburokhman di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (16/7/2025).

Habiburokhman mengakui bahwa saat ini publik terbelah. Ada yang menyambut gembira poin-poin reformis dalam RUU tersebut, namun tidak sedikit pula yang mengecam keras karena merasa aspirasinya tidak diakomodir. Ia pun pasrah bahwa mustahil sebuah undang-undang bisa memuaskan semua pihak.

"Bahkan aspirasi Ketua Komisi III pun tidak sepenuhnya bisa diakomodir," kata dia.

Meski membuka peluang pembatalan, Habiburokhman tetap menegaskan urgensi untuk segera mengganti KUHAP lama buatan tahun 1981. Menurutnya, jika revisi ini kembali gagal seperti pada tahun 2012, Indonesia harus menunggu 12 tahun lagi untuk memiliki hukum acara pidana yang lebih adil.

Jika itu terjadi, kata dia, maka korban-korban dari KUHAP lama akan terus berjatuhan karena sistem yang ada belum memungkinkan tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

"Belajar dari kegagalan pembentukan KUHAP 2012, yang baru bisa berjalan lagi 2024, saya perkirakan kita akan menunggu 12 tahun lagi untuk mengganti KUHAP 1981," katanya.

Habiburokhman menjelaskan, meski pembahasan kini sudah di tingkat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), secara teknis semua poin masih bisa berubah hingga ketukan palu di sidang paripurna.

Baca Juga: KPK Murka RUU KUHAP Cuma Cekal Tersangka ke Luar Negeri, Apa Katanya?

Ia mengklaim sudah banyak ketentuan reformis yang disepakati, seperti penguatan hak warga negara di hadapan hukum, peran advokat yang lebih kuat, syarat penahanan yang objektif, hingga dimasukkannya prinsip keadilan restoratif.