Soal Negara Bisa Ambil Alih Lahan Tak Dimanfaatkan Dua Tahun, Istana Beri Penjelasan

Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan lebih lanjut, maksud dari pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid soal pemerintah dapat ambil alih tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun.

Hasan menegaskan, maksud dari pernyataan tersebut ialah mencegah adanya lahan terlantar karena tidak dimanfaatkan.

"Jadi semangat pemerintah yang pertama, semangat pemerintah adalah supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Hasan mengatakan lahan-lahan yang terlantar dapat menimbulkan konflik agararia.

"Karena dibiarkan sekian lama, ada orang yang menduduki, kemudian terjadi konflik agraria," kata Hasan.

Kendati dapat mengambil alih lahan yang tidak dimanfaatkan, pengambilalihan lahan tersebut tidak dilakukan begitu saja.

Hasan menegaskan bahwa akan ada peringatan terlebih dahulu dari pemerintah kepada pemegang sertifikat baik HGB maupun HGU.

"Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya, sekian tahun. Ada peringatannya, tiga kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan," kata Hasan.

"Dan ini dasar hukumnya ada, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Jadi bukan kebijakan baru. Dasar hukumnya sudah ada. Semangat pemerintah yang kedua adalah keadilan," sambung Hasan.

Baca Juga: 'Bukan Cocoklogi': Istana Jelaskan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional Sama dengan Ultah Prabowo

Hasan menegaskan, lahan-lahan dengan sertifikat HGU memang harus digunakan untuk kegiatan produktif. Bukan dibiarkan begitu saja. Penelantaran lahan tersebut yang pemerintah tidak inginkan.

"Jadi semangatnya itu bukan semangat mengambil, semangatnya itu adalah mendorong orang yang memiliki lahan, supaya menjadikan lahannya produktif atau digunakan supaya nanti tidak dihidupin orang. Tiba-tiba 10 tahun datang, sudah ada orang di sana, jadi konflik agraria. Untuk mencegah konflik-konflik yang tidak perlu," tutur Hasan.

Dukung Negara Ambil Alih TMII

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mendukung pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah menjadi dikelola negara. Hanya saja, ia mengingatkan agar pengelolaannya nanti benar-benar dilakukan oleh negara, bukan dialihkam kembali ke swasta.

Menurut Mardani, ia mendukung pengambilalihan TMII apabila memang sejarah dan legalnya milik negara. Namun menurutnya proses ayau transisi mengambil alih perlu dengan seksama agar tidak membawa dampak buruk bagi pengelolaan TMII ke depan.

Mardani sekaligus memperingatkan jangan sampai pengambilaliham TMII nantinya hanya akan menjadi aset negara yang dijadikan utang. Karena itu ia menekankan agar pengelolaan TMII oleh negara dapat diawasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Pengambilalihan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, Yayasan Harapan Kita didirikan oleh Istri Presiden ke-2 RI Soeharto yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan Tien Soeharto pada 23 Agustus 1968. Selama 44 tahun, Yayasan Harapan Kita mengelola TMII yang jadi ikon miniatur Indonesia tersebut.