Suara.com - Kalimantan Selatan (Kalsel), sedang bergejolak. Bukan karena bencana alam, melainkan karena keputusan politik yang memicu badai kontroversi. Gubernur Kalsel, H. Muhidin secara resmi melantik putri sulungnya, Hj. Karmila Muhidin sebagai Komisaris Non Independen Bank Kalsel.
Seketika jagat maya dan ruang publik riuh dengan tudingan nepotisme yang terang-terangan. Publik bertanya-tanya, apakah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini menjadi "milik keluarga"?
Daripada ikut berspekulasi, berikut fakta 'panas' penunjukan anak Gubernur Kalsel menjadi Komisaris Bank:
1. Pelantikan Penuh Sorotan di Gedung Idham Chalid
Semua bermula dari sebuah acara resmi di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru. Di hadapan para tokoh penting daerah, Hj. Karmila Muhidin resmi mengambil sumpahnya sebagai Komisaris Bank Kalsel.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 13 Maret 2025.
Namun, yang seharusnya menjadi agenda korporat biasa berubah menjadi isu nasional karena status Karmila sebagai anak kandung orang nomor satu di Kalsel.
2. Adik Juga Dapat Jabatan
Kecurigaan publik semakin menguat karena Karmila bukanlah satu-satunya anggota keluarga Muhidin yang menempati posisi strategis. Sang adik, Rahmah Hayati, ternyata sudah lebih dulu menduduki kursi Dewan Pengawas di RSUD Ulin Banjarmasin, sebuah institusi vital milik pemerintah provinsi.
3. Alasan Gubernur: Biar Anak Saya Gampang Lapor
Gubernur Kalsel Muhidin mencoba memberikan pembelaan. Saat merespons aksi damai dari kelompok sipil Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), ia memberikan alasan yang tak terduga.
"Kalau ada keluhan masyarakat, anak saya bisa langsung menyampaikan ke saya. Kalau orang lain mungkin sungkan," katanya.
Alih-alih meredam, pernyataan ini justru menjadi bumerang. Publik menganggap alasan tersebut semakin mempertegas bahwa jabatan strategis BUMD telah disalahgunakan sebagai "saluran komunikasi internal keluarga," mengabaikan prinsip transparansi dan profesionalisme.
4. Jejak Karier Sang Gubernur
H. Muhidin bukanlah politisi kemarin sore. Pria kelahiran Binuang, 6 Mei 1958 ini memulai kariernya sebagai guru olahraga selama lebih dari dua dekade.
Terjun ke politik pada 2004, kariernya melesat dari anggota DPRD, Wali Kota Banjarmasin (2010-2015), Wakil Gubernur Kalsel (2021-2024), hingga kini menjadi Gubernur Kalsel (2025–2030) setelah menang telak di Pilgub 2024.
Berita Terkait
-
Saiful Mujani Soroti Dugaan Nepotisme di Era Prabowo: Penunjukan Keponakan hingga Adik Jadi Sorotan
-
Demo Kaltim Dipicu Apa? Ini Fakta Aksi Besar Ribuan Warga 21 April 2026
-
Legal Tapi Dipersoalkan, Pengangkatan Anak Bupati Malang Disorot Pakar
-
Muramnya Tata Kelola Kekuasaan Indonesia: Nepotisme Jadi Budaya?
-
Nepotisme dan Oligarki di Tengah Janji 19 Juta Lapangan Kerja
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi