Suara.com - Keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI ke Jakarta memicu spekulasi tajam mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut pengamat politik, Yusak Farchan, Presiden Prabowo Subianto tidak menaruh perhatian penuh terhadap kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penilaian itu merujuk pada keputusan Istana untuk kembali menggelar upacara kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta.
Keputusan ini menjadi sorotan, mengingat pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IKN telah digadang-gadang sebagai lokasi utama perayaan kemerdekaan sebagai simbol perpindahan ibu kota.
"Kembalinya Jakarta sebagai tempat upacara pada tahun ini menandai Pemerintahan Prabowo tidak begitu konsen dengan IKN. Kalau IKN sudah siap, rasanya tidak mungkin upacara digelar di Jakarta," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (17/7/2025).
Menurut Yusak, pemilihan Jakarta sebagai pusat perayaan kemerdekaan mengandung pesan politik bahwa Prabowo tidak menjadikan IKN sebagai fokus utamanya.
Ia menduga ada agenda lain yang lebih mendesak bagi sang presiden.
"Ada hal lain yang lebih mendesak bagi Prabowo seperti MBG, Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih karena ketiga program tersebut menjadi nyawa dari jalan pikiran ekonomi prabowo atau Prabowonomic," kata Yusak.
Di sisi lain, proyek IKN sendiri dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang akan menyedot anggaran negara dalam jumlah masif.
Baca Juga: Prabowo Batalkan Tradisi Jokowi? Upacara HUT RI Kembali Digelar di Jakarta!
"Di tengah keterbatasan ruang fiskal, saya kira Prabowo tidak akan fokus ke IKN. Toh Prabowo tidak punya beban politik terhadap kelanjutan pembangunan IKN karena itu menjadi ikon nya Jokowi," kata Yusak.
Penjelasan Istana
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro telah mengonfirmasi bahwa pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI memang akan dipusatkan di Jakarta, bukan di IKN, Kalimantan Timur.
"Upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," kata Juri saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Juri menjelaskan, alasan utama upacara tidak digelar di IKN adalah karena proses pembangunan di sana masih berlangsung.
"Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Prabowo Puji Kinerja Kepala BGN Kembalikan Dana MBG Rp 70 Triliun: Dia Patriot
-
Prabowo Subianto Sentil Oknum yang Kerap Besar-besarkan Kasus Keracunan MBG
-
Guru Takut Tegur Murid Merokok? Dilema HAM VS Disiplin Hancurkan Wibawa Pendidik
-
Keakraban Prabowo dan Trump Jadi Bahan Lelucon Jimmy Kimmel di TV Nasional
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!