Suara.com - Keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI ke Jakarta memicu spekulasi tajam mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut pengamat politik, Yusak Farchan, Presiden Prabowo Subianto tidak menaruh perhatian penuh terhadap kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penilaian itu merujuk pada keputusan Istana untuk kembali menggelar upacara kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta.
Keputusan ini menjadi sorotan, mengingat pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IKN telah digadang-gadang sebagai lokasi utama perayaan kemerdekaan sebagai simbol perpindahan ibu kota.
"Kembalinya Jakarta sebagai tempat upacara pada tahun ini menandai Pemerintahan Prabowo tidak begitu konsen dengan IKN. Kalau IKN sudah siap, rasanya tidak mungkin upacara digelar di Jakarta," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (17/7/2025).
Menurut Yusak, pemilihan Jakarta sebagai pusat perayaan kemerdekaan mengandung pesan politik bahwa Prabowo tidak menjadikan IKN sebagai fokus utamanya.
Ia menduga ada agenda lain yang lebih mendesak bagi sang presiden.
"Ada hal lain yang lebih mendesak bagi Prabowo seperti MBG, Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih karena ketiga program tersebut menjadi nyawa dari jalan pikiran ekonomi prabowo atau Prabowonomic," kata Yusak.
Di sisi lain, proyek IKN sendiri dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama terkait pembangunan infrastruktur yang akan menyedot anggaran negara dalam jumlah masif.
Baca Juga: Prabowo Batalkan Tradisi Jokowi? Upacara HUT RI Kembali Digelar di Jakarta!
"Di tengah keterbatasan ruang fiskal, saya kira Prabowo tidak akan fokus ke IKN. Toh Prabowo tidak punya beban politik terhadap kelanjutan pembangunan IKN karena itu menjadi ikon nya Jokowi," kata Yusak.
Penjelasan Istana
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro telah mengonfirmasi bahwa pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI memang akan dipusatkan di Jakarta, bukan di IKN, Kalimantan Timur.
"Upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," kata Juri saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Juri menjelaskan, alasan utama upacara tidak digelar di IKN adalah karena proses pembangunan di sana masih berlangsung.
"Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Mikroplastik Ancam Masa Depan Rumput Laut Indonesia
-
Mengungkap Pesan Moral Kidung Natal: Perjalanan dari Kikir Menjadi Dermawan
-
Kejar Status Eksportir Terbesar Dunia, Pemerintah Bakal Ubah 40.000 Desa Jadi Sentra Perikanan Darat
-
4 Shio yang Menarik Keberuntungan dan Kemakmuran Hari Ini 22 Juli 2026
-
Batu Bara Masih Perkasa, Devisa Ekspor Semester I Tembus Rp268 Triliun
-
Teman Berbulu di Transportasi Umum, Kebahagiaan Kecil di Setiap Perjalanan
-
Dilema Proyek Anti-Banjir di Joglo: Akses Terputus, Pemilik Warung Minta Kompensasi Rp50 Ribu
-
Prananda Surya Paloh: Saya Kecewa Jika Garda Pemuda NasDem Hanya Dianggap Tukang Parkir!
-
Terungkap Fakta Baru, Bayi T. Rex Langsung Langsung Jadi Predator Setelah Menetas
-
Mau Benahi Tata Kelola, BGN Minta Anggaran MBG 2027 Sebanyak Rp 270 Triliun