Polemik RSUD Welas Asih! Dosen UPI 'Kuliti' Kebijakan KDM, Sebut Urus Simbol Bukan Substansi

Desakan untuk Kebijakan Berbasis Data, Bukan Selera

Pada akhirnya, Suwatno menekankan bahwa kebijakan publik di era demokrasi seharusnya lahir dari proses yang sehat: berbasis data, riset, dan konsultasi publik, bukan intuisi atau selera pribadi penguasa. Penamaan institusi publik adalah milik rakyat, bukan ranah privat kepala daerah.

"Sebuah survei tentang pro dan kontra perubahan nama akan jauh lebih elegan daripada sekadar mengandalkan persepsi pribadi penguasa," tegasnya.

Ia pun menyarankan, jika memang ingin menghadirkan wajah baru bagi rumah sakit kebanggaan Jawa Barat, perubahan harus dimulai dari hal yang esensial. "Mulailah dari hal yang esensial: meningkatkan mutu pelayanan, menjamin ketersediaan tenaga medis, mempercepat layanan, dan memperbaiki sistem manajemen," tuturnya