Suara.com - Wacana pemangkasan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen menuai penolakan tegas dari belasan komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Mereka menilai, di balik potongan yang ada, terdapat jaring pengaman vital mulai dari asuransi hingga fitur keselamatan yang terancam hilang jika kebijakan itu dipaksakan tanpa kajian mendalam.
Para ketua komunitas menegaskan bahwa skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini masih sangat layak dan adil.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mereka menyebut kebijakan ini sebagai fondasi dari ekosistem dan keberlanjutan layanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Ketua URC Bekasi Bersatu, Hadi Darsono, menjelaskan bahwa potongan 20 persen tersebut bukan sekadar biaya, melainkan investasi yang manfaatnya kembali langsung kepada para mitra pengemudi.
Alokasi dana tersebut digunakan untuk fasilitas krusial seperti asuransi kecelakaan, layanan darurat 24 jam, hingga pemeliharaan teknologi aplikasi yang vital untuk operasional sehari-hari.
"Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada?" kata Hadi dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).
Argumentasi ini diperkuat Ketua Driver Ojol Klender Indra Jaya yang menyoroti dampak lebih luas dari wacana ini.
Menurutnya, stabilitas pendapatan driver ojol sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari ekosistem digital.
Baca Juga: Ojol Bebas vs Ojol Terjamin: Dilema Status, Mana yang Lebih Untung?
"Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini," ujar Indra.
Fitur Keamanan
Sementara itu, Ketua Komunitas Driver Online Grab, Ruli Gunawan menekankan pentingnya inovasi teknologi dan fitur keamanan yang didanai dari komisi tersebut.
Fitur seperti tombol darurat (panic button), pelacakan real-time, hingga akses bantuan hukum adalah hasil dari investasi berkelanjutan yang membuat platform tetap aman dan kompetitif.
"Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum,” tutur Ruli.
"Semua itu ada karena sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?" tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?