Suara.com - Wacana pemangkasan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen menuai penolakan tegas dari belasan komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Mereka menilai, di balik potongan yang ada, terdapat jaring pengaman vital mulai dari asuransi hingga fitur keselamatan yang terancam hilang jika kebijakan itu dipaksakan tanpa kajian mendalam.
Para ketua komunitas menegaskan bahwa skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini masih sangat layak dan adil.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mereka menyebut kebijakan ini sebagai fondasi dari ekosistem dan keberlanjutan layanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Ketua URC Bekasi Bersatu, Hadi Darsono, menjelaskan bahwa potongan 20 persen tersebut bukan sekadar biaya, melainkan investasi yang manfaatnya kembali langsung kepada para mitra pengemudi.
Alokasi dana tersebut digunakan untuk fasilitas krusial seperti asuransi kecelakaan, layanan darurat 24 jam, hingga pemeliharaan teknologi aplikasi yang vital untuk operasional sehari-hari.
"Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada?" kata Hadi dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).
Argumentasi ini diperkuat Ketua Driver Ojol Klender Indra Jaya yang menyoroti dampak lebih luas dari wacana ini.
Menurutnya, stabilitas pendapatan driver ojol sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari ekosistem digital.
Baca Juga: Ojol Bebas vs Ojol Terjamin: Dilema Status, Mana yang Lebih Untung?
"Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini," ujar Indra.
Fitur Keamanan
Sementara itu, Ketua Komunitas Driver Online Grab, Ruli Gunawan menekankan pentingnya inovasi teknologi dan fitur keamanan yang didanai dari komisi tersebut.
Fitur seperti tombol darurat (panic button), pelacakan real-time, hingga akses bantuan hukum adalah hasil dari investasi berkelanjutan yang membuat platform tetap aman dan kompetitif.
"Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum,” tutur Ruli.
"Semua itu ada karena sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?" tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan