Suara.com - Wacana pemangkasan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen menuai penolakan tegas dari belasan komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Mereka menilai, di balik potongan yang ada, terdapat jaring pengaman vital mulai dari asuransi hingga fitur keselamatan yang terancam hilang jika kebijakan itu dipaksakan tanpa kajian mendalam.
Para ketua komunitas menegaskan bahwa skema komisi 20 persen yang berlaku saat ini masih sangat layak dan adil.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mereka menyebut kebijakan ini sebagai fondasi dari ekosistem dan keberlanjutan layanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Ketua URC Bekasi Bersatu, Hadi Darsono, menjelaskan bahwa potongan 20 persen tersebut bukan sekadar biaya, melainkan investasi yang manfaatnya kembali langsung kepada para mitra pengemudi.
Alokasi dana tersebut digunakan untuk fasilitas krusial seperti asuransi kecelakaan, layanan darurat 24 jam, hingga pemeliharaan teknologi aplikasi yang vital untuk operasional sehari-hari.
"Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Kalau komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang menjamin semua itu tetap ada?" kata Hadi dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025).
Argumentasi ini diperkuat Ketua Driver Ojol Klender Indra Jaya yang menyoroti dampak lebih luas dari wacana ini.
Menurutnya, stabilitas pendapatan driver ojol sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari ekosistem digital.
Baca Juga: Ojol Bebas vs Ojol Terjamin: Dilema Status, Mana yang Lebih Untung?
"Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Kalau sistem ini diganggu, maka efeknya bisa seperti domino. Bukan cuma kami yang kena, tapi semua yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini," ujar Indra.
Fitur Keamanan
Sementara itu, Ketua Komunitas Driver Online Grab, Ruli Gunawan menekankan pentingnya inovasi teknologi dan fitur keamanan yang didanai dari komisi tersebut.
Fitur seperti tombol darurat (panic button), pelacakan real-time, hingga akses bantuan hukum adalah hasil dari investasi berkelanjutan yang membuat platform tetap aman dan kompetitif.
"Kami tidak ingin kembali ke zaman sebelum aplikasi. Sekarang kami punya panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum,” tutur Ruli.
"Semua itu ada karena sistem ini dibiayai dari komisi. Kalau dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain bisa bertahan dan terus melindungi kami?" tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Tuntaskan Kunjungan di Swiss, Prabowo Lanjut Bertemu Macron di Paris
-
Kasatgas Tito Dorong Pembukaan Akses dan Penataan Hunian Pascabencana di Aceh Timur
-
Strategi Pramono Tangani Banjir Jakarta: Fokus Normalisasi Sungai, Tidak Tambah Sumur Resapan
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'