Suara.com - Gelombang protes yang menuntut penurunan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen ternyata tidak satu suara. Pasca "Aksi 177" di Monas, kini muncul suara tandingan yang kuat dari para pengemudi ojek online (ojol) yang setiap hari merasakan langsung denyut nadi aspal.
Mereka justru mendukung skema komisi 20 persen dan menolak rencana aksi lanjutan pada 21 Juli mendatang.
Bukan tanpa alasan, ribuan driver aktif dari empat komunitas besar di wilayah penyangga Jakarta, Relawan Driver Grab Bogor, ADGI Tangerang, KBGB Border Town Depok, dan Ladies Online Cibinong memilih untuk buka suara.
Bagi mereka, wacana pemangkasan komisi adalah langkah populis yang justru berisiko menjadi bumerang, mengancam stabilitas order dan fasilitas yang mereka nikmati.
Argumen utama mereka sederhana, potongan 20 persen bukanlah uang yang hilang begitu saja. Heri Dinata, Ketua Relawan Driver Grab Bogor, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah "bahan bakar" yang menjaga mesin ekosistem tetap berjalan.
“Kami memahami bahwa potongan 20 persen digunakan oleh aplikator untuk menjaga kestabilan layanan. Melalui skema ini, kami sebagai mitra masih mendapatkan aliran order yang stabil, promo-promo pelanggan tetap berjalan, dan driver mendapatkan asuransi, perlindungan keselamatan, serta layanan bantuan 24 jam. Itu semua membuat kami bisa bekerja lebih tenang,” kata Heri, dalam pesan yang diterima, Sabtu 19 Juli 2025.
Lebih jauh, ia menunjuk fasilitas konkret seperti GrabBenefits yang memberikan diskon untuk layanan kesehatan, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan harian.
“Potongan ini kembali ke kami dalam bentuk program-program yang jelas terasa manfaatnya. Yang penting kami bisa membawa pulang penghasilan yang layak untuk keluarga, tanpa harus khawatir dengan perubahan sistem yang justru bisa membuat semuanya kacau,” tambah Heri.
Pandangan ini diamini oleh Didik Ari Wibowo dari ADGI Tangerang.
“Potongan ini sepadan dengan layanan dan dukungan yang kami dapatkan. Kami masih bisa mengakses layanan Grab Driver Center, asuransi, dan fasilitas darurat jika ada insiden di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga: Potongan Komisi Ojol Mau Jadi 10 Persen, Pengemudi: Siapa Jamin Keamanan Kami?
Ancaman Order Sepi Jika Komisi Dipangkas
Kekhawatiran terbesar para driver ini bukanlah pada angka potongan, melainkan pada dampaknya terhadap volume order harian. Heru Widigdo, Ketua KBGB Border Town Depok, menyoroti logika pasar yang sering dilupakan dalam tuntutan aksi.
“Kalau komisi dipaksakan turun jadi 10 persen, maka otomatis kemampuan perusahaan untuk memberikan promo dan bonus kepada pelanggan dan driver juga ikut menurun. Ini justru bisa berdampak menurunkan volume order, dan ujung-ujungnya merugikan kami juga. Maka kami mendukung komisi tetap 20 persen, asal transparan dan manfaatnya tetap kami rasakan,” papar Heru.
Perspektif unik datang dari Lilis Suryani, ketua komunitas khusus perempuan, Ladies Online Cibinong. Baginya, stabilitas dan fitur keamanan adalah segalanya.
“Bagi kami, perempuan yang mencari nafkah dari jalanan, stabilitas platform sangat penting. Kami tidak masalah dengan potongan 20 persen, karena itu sebanding dengan perlindungan dan fitur-fitur keamanan yang kami nikmati dari aplikasi,” jelas Lilis.
Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap narasi penurunan komisi, yang menurutnya sering digaungkan oleh pihak yang tidak lagi aktif di jalan.
“Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan opini atau tekanan politik dari mereka yang sudah tidak lagi narik. Kami yang masih aktif inilah yang merasakan dampaknya langsung. Jadi dengarkan kami yang berada di lapangan setiap hari,” tegasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Potongan Komisi Ojol Mau Jadi 10 Persen, Pengemudi: Siapa Jamin Keamanan Kami?
-
Ojol Bebas vs Ojol Terjamin: Dilema Status, Mana yang Lebih Untung?
-
Driver Ojol Demo Lagi, Tolak Status Buruh Hingga Desak Prabowo Perppu Khusus
-
Demo Ojol di Monas: Tolak Potongan 10% dan Minta Perppu sebagai Payung Hukum
-
Kerahkan Seribu Lebih Personel Amankan Aksi Ojol, Kapolres Minta Anggotanya Taati Aturan Ini
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April