Suara.com - Di tengah riuh rendah Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Presiden Prabowo Subianto yang berpidato, membuat sebuah pengakuan personal yang sontak mengheningkan suasana.
Ia mengungkapkan, akronim PSI memiliki tempat khusus di hatinya dan mampu membangkitkan sisi emosionalnya.
Bukan karena PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep, melainkan karena memori mendalam tentang sang ayah, Soemitro Djojohadikoesoemo.
Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan pidato di hadapan ribuan kader PSI di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7) akhir pekan lalu.
Ia secara terbuka mengaitkan sejarah keluarganya dengan nama besar PSI di masa lalu.
"Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI," kata Prabowo, memulai pengakuannya yang mengejutkan.
Rasa emosional itu, jelas Prabowo, muncul karena ayahnya pernah memimpin sebuah partai dengan akronim yang sama, namun dari era yang berbeda: Partai Sosialis Indonesia.
PSI lama adalah salah satu partai intelektual paling berpengaruh pada awal kemerdekaan Indonesia.
"Dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI, PSI yang lama, PSI versi lama yaitu Partai Sosialis Indonesia," ujar Prabowo, menarik garis sejarah yang jarang diungkap ke publik.
Baca Juga: Tak Ada saat Jokowi Ramal PSI Akan Jadi Partai Besar di Kongres, Ini Jawaban Kompak Elite PDIP
Lebih jauh, Prabowo secara cerdik memposisikan PSI pimpinan Kaesang sebagai penerus semangat dari partai yang pernah digawangi ayahnya.
Ia seolah memberikan restu dan legitimasi historis kepada partai anak muda tersebut.
"Sekarang ada penerusnya Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI. Hurufnya dipilih tetapi ya solidaritas sosial Pancasila juga sosial," katanya, memberikan tafsir yang menghubungkan ideologi kedua partai.
Profil Singkat Partai Sosialis Indonesia (PSI Lama)
Untuk memahami kedalaman pernyataan Prabowo, penting untuk mengenal Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang ia rujuk.
Didirikan pada tahun 1948 oleh Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, PSI adalah partai yang berhaluan sosialisme demokratis dan sangat anti-komunis.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Ada saat Jokowi Ramal PSI Akan Jadi Partai Besar di Kongres, Ini Jawaban Kompak Elite PDIP
-
Prabowo Bongkar Rahasia Malam Harinya: Nonton Podcast dan Cek Medsos, Sindir Pakar 'Sok Tahu'
-
Mantan KSAD Turun Gunung, 'Maklumat Yogyakarta' Siap Guncang Isu Ijazah Jokowi, Bela Eks Rektor UGM
-
Roy Suryo 'Geruduk' Polda Metro Jaya, Minta Jokowi Diperiksa dan Ijazah Disita
-
PSI Klaim Super Terbuka, PDIP Nyeletuk: Kalau Jokowi Masuk Jadi 'Partai Domestik' Dong?
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
Pramono Anung: Proyek Giant Sea Wall Jakarta Dimulai September 2026
-
Pembangunan Stasiun MRT Harmoni Dimulai, Pramono Anung: Ini TOD Strategis
-
BGN Siap Pangkas Tengkulak, Janji Hubungkan Petani Langsung ke Dapur MBG
-
Trump Ajak Negara di Dunia Gabung Dewan Saingan PBB, Diduga Jadi 'Alat Politik Baru' AS
-
Terhambat Angin Kencang dan Kabut, Begini Proses Evakuasi Korban Pesawat di Gunung Bulusaraung
-
Rentetan OTT KPK, DPR Ingatkan Kepala Daerah Tak Main-main dengan Jabatan
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, DPR Ingatkan Ancaman Zona Abu-Abu bagi Ribuan Perkara Pidana
-
Pramono Anung: Transjabodetabek Mau Buka Rute Baru ke Soetta dan Jababeka
-
Tampak Tenang, Begini Detik-detik Kedatangan Bupati Pati Sudewo di KPK Usai Terjaring OTT
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan