Suara.com - Kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjawab sindiran pedas dari Roy Suryo cs terkait ketidakhadirannya dalam pemeriksaan polisi. Pihak Jokowi menegaskan penundaan murni karena alasan kesehatan dan bahkan telah menawarkan dua opsi kepada penyidik, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan di Solo.
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya pekan lalu. Namun, kondisi kesehatan Jokowi yang masih dalam observasi dokter membuatnya tidak memungkinkan untuk bepergian ke luar kota.
"Minggu lalu kami sudah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Namun karena kondisi kesehatan Pak Jokowi yang tidak memungkinkan untuk keluar kota (masih dalam masa observasi dokter), maka kami memohonkan penundaan pemeriksaan," kata Rivai kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Untuk menunjukkan sikap kooperatif, Rivai mengaku telah mengajukan dua pilihan kepada penyidik. Pertama, menunggu hingga Jokowi mendapat 'lampu hijau' dari dokter untuk diperiksa di Jakarta. Opsi kedua, jika penyidik butuh keterangan cepat, mereka bisa memeriksa Jokowi di kediamannya di Solo, sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP.
"Kami memohon penundaan pemeriksaan dengan dua opsi, yakni menunggu approval dokter atau Pak Jokowi diperiksa di kediaman sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP," jelasnya.
Rivai menegaskan permohonan penundaan ini diajukan pada hari yang sama saat mereka menerima surat panggilan, bukan setelah adanya sindiran dari kubu Roy Suryo. "Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban atas permohonan tersebut," katanya.
Sebelumnya, kubu Roy Suryo memang melontarkan kritik tajam. Mereka menyoroti Jokowi yang meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sakit, namun di saat yang hampir bersamaan justru bisa hadir dalam agenda politik Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo.
"Anehnya, untuk panggilan polisi dia mengaku sakit, tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia," sindir kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, di Polda Metro Jaya, Senin (21/7/2025).
Menurut Ahmad, sikap tidak konsisten ini justru merugikan citra Jokowi sendiri.
Baca Juga: Drama Ijazah Jokowi Babak Baru: Dari Medsos ke Ruang Sidang
"Nah, tindakan saudara Joko Widodo yang tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit, tapi justru hadir di acara Kongres PSI, itu justru yang mendowngrade reputasi saudara Joko Widodo," tegas Ahmad.
Ia pun menyayangkan sikap tersebut, apalagi dalam kasus ini Jokowi adalah pihak pelapor.
"Harusnya sebagai warga negara, apalagi mantan presiden dua periode, sebagai bapak bangsa, negarawan—dipanggil polisi, datang," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Drama Ijazah Jokowi Babak Baru: Dari Medsos ke Ruang Sidang
-
Kembali Diperiksa, Kader PSI Dian Sandi Ngotot Ijazah Jokowi Asli, Siapa Sebenarnya Pemberi Fotonya?
-
Semeja Bareng Prabowo Subianto dan Jokowi, Tempat Duduk Gibran Jadi Omongan
-
Ternyata Ini Sosok Mr. P! Diduga Otak di Balik Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Tunjukkan Bukti Kuat
-
Dokter Tifa Sebut Telah Ada Pengakuan Tukang Pembuat Ijazah Jokowi di Pasar Pramuka
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan
-
Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin
-
6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah
-
Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru