Dedi Mulyadi vs Pengusaha Pariwisata: "Saya Bela Rakyat, Study Tour Bebani Orangtua"

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menanggapi masalah demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/7/25).

“Hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di jembatan Pasopati,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari tiktoknya @dedimulyadiofficial, Selasa (22/7/25).

Massa pekerja dan para pelaku usaha pariwisata deminstrasi meminta kepada Dedi Mulyadi untuk mencabut Surat Edaran (SE) 43/PK.03.04/KESRA tentang pelarangan kegiatan study tour.

“Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, sopir bus, pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan Study Tour,” jelasnya.

Menurut Dedi, isi protes dari demonstrasi tersebut tidak sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan, yaitu mengenai larangan study tour.

“Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata, SK saya adalah SK Study Tour,” serunya.

“Yang dilarang itu adalah kegiatan Study Tour,” tegasnya kembali.

Menurut Dedi Mulyadi dengan adanya demonstrasi dari para pelaku jasa usaha kepariwisataan itu semakin jelas bahwa kegiatan study tour sesungguhnya adalah rekreasi.

“Dengan adanya demonstrasi itu, menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi,” jelasnya.

Baca Juga: Kontras Biaya Nikah Anak Dedi Mulyadi, Dari Sewa Aset Negara Hingga Santunan Untuk Korban Tewas

“Bisa dibuktikan, yang demonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” tambahnya.

Dedi juga dibuat syok lantaran yang ikut berdemonstrasi tak hanya para pelaku jasa usaha kepariwisataan di Jawa Barat saja, melainkan juga dari daerah lain.

“Dan kemudian yang berdemonstrasi ini juga mendapat dukungan dari asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi,” urainya.

“Bukan hanya orang Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta,” tambahnya.

Tuntutan yang disebutkan dalam demonstrasi tersebut rupanya tidak membuat Dedi Mulyadi berubah pikiran.

Pihaknya mengaku akan tetap berkomitmen untuk mempertahankan SK larangan Study tour tersebut.

Hal ini ia lakukan guna menjaga orang tua murid agar tidak mengeluarkan biaya di luar kebutuhan Pendidikan.

“InshaAllah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen, menjaga ketenangan orangtua siswa agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya diluar kebutuhan Pendidikan,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi mengaku jika dirinya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dengan menjaga biaya Pendidikan tetap efisien.

“Jadi sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan Pendidikan dan mengefisienkan Pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan Pendidikan karakter, dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya,” terangnya.

Menurut Dedi masih banyak cara yang bisa dilakukan guna menumbuhkan pariwisata yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat.

Bukan hanya bersumber dari program Study Tour saja, Dedi mendoakan agar ke depannya pariwisata bisa tumbuh dan benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih.

“Semoga industri pariwisata tumbuh, sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan Study Tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik, atau kalau nggak dipaksa karena anaknya malu karena tidak ikut piknik,” urainya.

Sebelumnya, dalam demonstrasi di depan Gedung Sate tersebut terpantau beberapa armada bus berjajar.

Jalan di depan Gedung Sate akhirnya ditutup sementara waktu, sehingga terjadi kemacetan dari Jalan Diponegoro hingga Jalan Cilamaya.

Menurut mereka, kebijakan soal larangan Study Tour yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Dedi tersebut membuat geliat di sektor pariwisata terdampak.

Bahkan, pendapatan bulanan Perusahaan pariwisata diakuinya turun hingga 60 persen. Mereka khawatir kondisi tersebut bisa berimbas kepada para pelaku usaha pariwisata.

Kontributor : Kanita