Rocky Gerung Ungkap Skenario Pemakzulan Gibran: Jalan Konstitusi atau Tekanan Massa ala '98?

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan analisis tajam mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam sebuah diskusi podcast, Rocky menyatakan bahwa pemakzulan Gibran bukan lagi sebatas kemungkinan, melainkan hanya soal metode yang akan ditempuh.

Menurutnya, ada dua skenario utama yang bisa menggoyahkan posisi Gibran.

Pertama adalah melalui jalur konstitusional resmi, yang diakuinya akan memakan waktu lama dan berliku.

"Bukan soal mungkin, caranya aja yang kita pikirkan kan," katanya.

"Nah, caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan, setelah diputuskan dibalikkan, sulit kan," papar Rocky.

Skenario "Efisien": Tekanan Politik ala '98

Namun, Rocky Gerung lebih menyoroti skenario kedua yang ia sebut lebih 'efisien', yaitu melalui tekanan politik masif dari gerakan masyarakat, khususnya mahasiswa.

Ia memprediksi gelombang demonstrasi bisa menjadi faktor penentu, mengingatkan pada peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Rocky membayangkan sebuah situasi di mana demonstrasi mahasiswa terjadi secara intensif, yang pada akhirnya akan membuat lingkaran kekuasaan memberikan pilihan sulit kepada Gibran.

Baca Juga: Rapat Terbatas di Istana: Prabowo Minta Jajaran Menteri Jaga Ketat Defisit APBN

"Kalau kasusnya dibuka, mahasiswa masuk, demo ke DPR gua hitung misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif. Asal polisi jangan larang mahasiswa, itu tinggal bisikin pada Pak Gibran,"

"Petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan ee militer 'Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh, jadi tinggal pilih mengundurkan diri atau 98 gitu-gitu aja kan, lebih efisien kan," jelasnya.

Gibran sebagai "Beban" Politik

Dorongan pemakzulan ini, menurut analisis Rocky, lahir dari persepsi bahwa Gibran merupakan "beban" atau liability bagi Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kapasitas Gibran belum memadai untuk menghadapi tantangan besar kepemimpinan nasional, terutama jika terjadi situasi darurat.

"Gibran itu bukan harapan," katanya.

"Justru semua hal yang memungkinkan harapan Presiden untuk mempercepat kemakmuran itu dibatalkan oleh adanya inkapasitas dari Gibran," ujar Rocky Gerung.

Kekhawatiran ini, kata Rocky, tidak hanya dirasakan oleh pengamat, tetapi juga oleh kalangan purnawirawan jenderal yang memiliki pengalaman panjang dalam politik dan keamanan negara.

"Nah, itu yang dicemaskan oleh para purnawirawan."

"Kalau terjadi kecelakaan politik atau sesuatu yang sifatnya darurat sehingga Indonesia tidak ada untuk sementara dalam kendali Pak Prabowo, maka mesti ke wakil presiden kan, nah masalahnya di situ," ungkapnya.

Kepentingan untuk memakzulkan Gibran, menurutnya, juga dimiliki oleh generasi muda yang menginginkan adanya kompetisi yang adil dan terbuka pada kontestasi politik 2029.

"Jadi pemakzulan itu bukan sekedar kepentingan purnawirawan, tapi mereka yang menginginkan ada kompetisi fair," katanya.