- Color Revolution dapat dimanfaatkan aktor asing untuk menggoyang stabilitas politik Indonesia
- Ketidakpuasan publik akibat kesenjangan sosial jadi celah untuk delegitimasi pemerintah
- Ulta Levenia menyerukan kewaspadaan publik dan literasi politik sebagai pertahanan bangsa
Suara.com - Dalam wawancara tajam di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa (9/9/2025), pakar terorisme Ulta Levenia mengungkap analisis kritis soal Color Revolution dan konsep relative deprivation, yang dinilai berpotensi menjadi alat intervensi asing terhadap stabilitas politik nasional, terutama di tengah gejolak ekonomi dan sosial.
Ulta menyoroti bahwa Color Revolution, seperti tercatat dalam berbagai peristiwa global, kerap dimotori oleh kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.
Mereka dipersatukan oleh simbol warna dan narasi ketidakadilan, yang sengaja dibentuk untuk menciptakan legitimasi moral dalam menentang kekuasaan yang sah.
Mengutip teori dari Ted Robert Gurr dalam buku Why Men Rebel, Ulta menjelaskan bahwa relative deprivation, yakni perasaan ketertinggalan meskipun secara material tidak miskin,bisa dimanfaatkan untuk memicu ketegangan sosial.
"Ketika masyarakat dibuat merasa menderita dengan membandingkan diri pada elit politik yang hidup mewah, itulah titik rawan dimulainya instabilitas," ujar Ulta.
Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti tindakan pejabat publik yang "flexing" di media sosial dan menerima fasilitas negara secara berlebihan, di tengah badai PHK massal dan tekanan ekonomi sebagai contoh konkret penyebab meningkatnya ketidakpuasan publik.
Hal ini menurutnya bisa menjadi amunisi bagi aktor asing untuk mendeligitimasi pemerintahan yang dianggap tidak kooperatif dengan agenda global.
“Presiden yang menolak tunduk pada tekanan kekuatan asing akan jadi sasaran delegitimasi lewat instrumen keresahan rakyat,” katanya dengan nada serius.
Ulta juga memperingatkan tentang posisi strategis Indonesia dalam geopolitik internasional yang kerap membuatnya menjadi target berbagai operasi pengaruh.
Baca Juga: Prabowo Sebut Ada Makar dan Terorisme, Ferry Irwandi: Ibarat Kapal Tenggelam, Jangan Salahkan Air
Ia menyebut bahwa “Indonesia terlalu penting untuk dibiarkan netral,” dan oleh karena itu selalu ada upaya campur tangan dari kekuatan global.
Sebagai bentuk perlawanan, Ulta menyerukan agar publik meningkatkan literasi politik dan berpikir kritis terhadap narasi dominan, termasuk yang disebarluaskan oleh media arus utama.
Ia menegaskan pentingnya mempertanyakan segala informasi, sekalipun datang dari sumber yang tampak kredibel.
“Jangan telan mentah-mentah. Media bisa salah, opini publik bisa dibentuk. Kita harus cari kebenaran meski tak populer,” tegasnya.
Dalam konteks politik nasional yang saat ini tengah diwarnai isu reshuffle kabinet dan manuver elit, Ulta menegaskan bahwa kewaspadaan masyarakat adalah benteng terakhir dalam menjaga kedaulatan dan independensi bangsa dari ancaman proxy war dan infiltrasi ideologis berkedok perubahan.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Penghancuran Masjid Tempat Teroris Menyusun Rencana
-
BNPT Ungkap Strategi Digital Lawan Ekstremisme: Libatkan NU, Muhammadiyah, dan LSM
-
BNPT Perkuat Strategi Anti-Terorisme, Gandeng Masyarakat Sipil di RAN PE Fase 2
-
Waspada! BNPT Ungkap Keresahan Sosial Jadi Celah Rekrutmen Teroris
-
Anggaran LPSK Dipotong 62 Persen, Korban Terorisme Protes ke Presiden Prabowo
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan