- Color Revolution dapat dimanfaatkan aktor asing untuk menggoyang stabilitas politik Indonesia
- Ketidakpuasan publik akibat kesenjangan sosial jadi celah untuk delegitimasi pemerintah
- Ulta Levenia menyerukan kewaspadaan publik dan literasi politik sebagai pertahanan bangsa
Suara.com - Dalam wawancara tajam di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa (9/9/2025), pakar terorisme Ulta Levenia mengungkap analisis kritis soal Color Revolution dan konsep relative deprivation, yang dinilai berpotensi menjadi alat intervensi asing terhadap stabilitas politik nasional, terutama di tengah gejolak ekonomi dan sosial.
Ulta menyoroti bahwa Color Revolution, seperti tercatat dalam berbagai peristiwa global, kerap dimotori oleh kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.
Mereka dipersatukan oleh simbol warna dan narasi ketidakadilan, yang sengaja dibentuk untuk menciptakan legitimasi moral dalam menentang kekuasaan yang sah.
Mengutip teori dari Ted Robert Gurr dalam buku Why Men Rebel, Ulta menjelaskan bahwa relative deprivation, yakni perasaan ketertinggalan meskipun secara material tidak miskin,bisa dimanfaatkan untuk memicu ketegangan sosial.
"Ketika masyarakat dibuat merasa menderita dengan membandingkan diri pada elit politik yang hidup mewah, itulah titik rawan dimulainya instabilitas," ujar Ulta.
Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti tindakan pejabat publik yang "flexing" di media sosial dan menerima fasilitas negara secara berlebihan, di tengah badai PHK massal dan tekanan ekonomi sebagai contoh konkret penyebab meningkatnya ketidakpuasan publik.
Hal ini menurutnya bisa menjadi amunisi bagi aktor asing untuk mendeligitimasi pemerintahan yang dianggap tidak kooperatif dengan agenda global.
“Presiden yang menolak tunduk pada tekanan kekuatan asing akan jadi sasaran delegitimasi lewat instrumen keresahan rakyat,” katanya dengan nada serius.
Ulta juga memperingatkan tentang posisi strategis Indonesia dalam geopolitik internasional yang kerap membuatnya menjadi target berbagai operasi pengaruh.
Baca Juga: Prabowo Sebut Ada Makar dan Terorisme, Ferry Irwandi: Ibarat Kapal Tenggelam, Jangan Salahkan Air
Ia menyebut bahwa “Indonesia terlalu penting untuk dibiarkan netral,” dan oleh karena itu selalu ada upaya campur tangan dari kekuatan global.
Sebagai bentuk perlawanan, Ulta menyerukan agar publik meningkatkan literasi politik dan berpikir kritis terhadap narasi dominan, termasuk yang disebarluaskan oleh media arus utama.
Ia menegaskan pentingnya mempertanyakan segala informasi, sekalipun datang dari sumber yang tampak kredibel.
“Jangan telan mentah-mentah. Media bisa salah, opini publik bisa dibentuk. Kita harus cari kebenaran meski tak populer,” tegasnya.
Dalam konteks politik nasional yang saat ini tengah diwarnai isu reshuffle kabinet dan manuver elit, Ulta menegaskan bahwa kewaspadaan masyarakat adalah benteng terakhir dalam menjaga kedaulatan dan independensi bangsa dari ancaman proxy war dan infiltrasi ideologis berkedok perubahan.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Penghancuran Masjid Tempat Teroris Menyusun Rencana
-
BNPT Ungkap Strategi Digital Lawan Ekstremisme: Libatkan NU, Muhammadiyah, dan LSM
-
BNPT Perkuat Strategi Anti-Terorisme, Gandeng Masyarakat Sipil di RAN PE Fase 2
-
Waspada! BNPT Ungkap Keresahan Sosial Jadi Celah Rekrutmen Teroris
-
Anggaran LPSK Dipotong 62 Persen, Korban Terorisme Protes ke Presiden Prabowo
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK