Suara.com - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensa, menyoroti adanya sinyal-sinyal politik yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (20/7/2025) lalu.
Ia memandang pertemuan kedua tokoh tersebut setidaknya mengisyaratkan empat hal krusial dalam perpolitikan Indonesia.
Pertama, isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan mereda, menyusul pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo hari itu juga melibatkan Gibran.
"Dengan adanya Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Jokowi, bisa jadi mereka juga membicarakan isu-isu terkini, dan saya melihat setelah pertemuan itu isu terkait pemakzulan wapres ini akan mereda ke depannya," kata Hensa dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (23/7/2025).
Kedua, Hensa melihat pertemuan ini memperjelas posisi hubungan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
Setelah bertemu dengan Jokowi, Prabowo menjelaskan hubungan "kakak-adik" Gerindra dengan PDI-P yang ia lontarkan sehari setelah ia bertemu Jokowi.
Pernyataan ini, menurut Hensa, juga memperjelas hasil pertemuannya dengan Jokowi, serta mencerminkan keinginan Prabowo untuk menjaga independensi pemerintahan sekaligus membuka ruang kerja sama lintas partai tanpa ikatan koalisi formal.
"Prabowo menggunakan bahasa kakak-adik itu untuk menegaskan bahwa Gerindra dan PDI Perjuangan tidak akan berkoalisi. Namun, ini bukan berarti mereka tidak bisa bekerja sama dan kompak dalam membenahi bangsa," katanya.
Ia menjelaskan, sebagai partai yang menguasai kursi Ketua DPR RI, PDI Perjuangan memiliki peran penting untuk mengkoreksi pemerintahan. Sementara itu, sebagai Presiden RI, Prabowo membutuhkan dukungan legislatif.
Baca Juga: Datangi Mapolresta Solo, Jokowi Jalani Pemeriksaan Kasus Fitnah Ijazah Palsu
"Prabowo tampaknya menginginkan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjadi pengkoreksi pemerintahan yang ia jalankan dan kompak bersamanya," ujarnya.
Ketiga, Hensa melihat pertemuan ini sebagai sinyal dukungan Prabowo terhadap penyelesaian polemik ijazah Jokowi.
Ia melihat bahwa polemik ijazah ini sudah di luar kapasitas Jokowi sehingga Prabowo juga kemungkinan akan membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Ada kemungkinan Prabowo memberikan dukungan agar isu ini dapat diselesaikan dengan baik, menunjukkan solidaritas politik," ungkapnya.
Keempat, Hensa mencermati adanya potensi reshuffle kabinet yang melibatkan orang-orang dekat Jokowi. Ia berpendapat, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut kemungkinan besar adalah terkait perombakan kabinet yang kini hampir setengahnya diisi oleh orang-orang dari kabinet Jokowi.
"Pertemuan ini kemungkinan juga membahas terkait dengan kabinet, di mana kemungkinan Prabowo membicarakan nasib menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi ke depan akan seperti apa," paparnya.
Berita Terkait
-
Ramalan 'Ngeri' Amien Rais: Tsunami Politik Siap Terjang PSI, Jokowi Effect Bakal Ambles di 2029?
-
Jokowi All In Dukung PSI, Amien Rais Tertawa: Memangnya 4 Tahun Lagi Masih Laku?
-
Sempat Ditunda dan Kini Diperiksa di Solo, Roy Suryo Cs: Jokowi Spesial Kami Ragu Ada Keadilan!
-
Prabowo Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri di Istana, Ini Daftar Adhi Makayasa
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung