Suara.com - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensa, menyoroti adanya sinyal-sinyal politik yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (20/7/2025) lalu.
Ia memandang pertemuan kedua tokoh tersebut setidaknya mengisyaratkan empat hal krusial dalam perpolitikan Indonesia.
Pertama, isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan mereda, menyusul pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo hari itu juga melibatkan Gibran.
"Dengan adanya Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Jokowi, bisa jadi mereka juga membicarakan isu-isu terkini, dan saya melihat setelah pertemuan itu isu terkait pemakzulan wapres ini akan mereda ke depannya," kata Hensa dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (23/7/2025).
Kedua, Hensa melihat pertemuan ini memperjelas posisi hubungan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
Setelah bertemu dengan Jokowi, Prabowo menjelaskan hubungan "kakak-adik" Gerindra dengan PDI-P yang ia lontarkan sehari setelah ia bertemu Jokowi.
Pernyataan ini, menurut Hensa, juga memperjelas hasil pertemuannya dengan Jokowi, serta mencerminkan keinginan Prabowo untuk menjaga independensi pemerintahan sekaligus membuka ruang kerja sama lintas partai tanpa ikatan koalisi formal.
"Prabowo menggunakan bahasa kakak-adik itu untuk menegaskan bahwa Gerindra dan PDI Perjuangan tidak akan berkoalisi. Namun, ini bukan berarti mereka tidak bisa bekerja sama dan kompak dalam membenahi bangsa," katanya.
Ia menjelaskan, sebagai partai yang menguasai kursi Ketua DPR RI, PDI Perjuangan memiliki peran penting untuk mengkoreksi pemerintahan. Sementara itu, sebagai Presiden RI, Prabowo membutuhkan dukungan legislatif.
Baca Juga: Datangi Mapolresta Solo, Jokowi Jalani Pemeriksaan Kasus Fitnah Ijazah Palsu
"Prabowo tampaknya menginginkan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjadi pengkoreksi pemerintahan yang ia jalankan dan kompak bersamanya," ujarnya.
Ketiga, Hensa melihat pertemuan ini sebagai sinyal dukungan Prabowo terhadap penyelesaian polemik ijazah Jokowi.
Ia melihat bahwa polemik ijazah ini sudah di luar kapasitas Jokowi sehingga Prabowo juga kemungkinan akan membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Ada kemungkinan Prabowo memberikan dukungan agar isu ini dapat diselesaikan dengan baik, menunjukkan solidaritas politik," ungkapnya.
Keempat, Hensa mencermati adanya potensi reshuffle kabinet yang melibatkan orang-orang dekat Jokowi. Ia berpendapat, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut kemungkinan besar adalah terkait perombakan kabinet yang kini hampir setengahnya diisi oleh orang-orang dari kabinet Jokowi.
"Pertemuan ini kemungkinan juga membahas terkait dengan kabinet, di mana kemungkinan Prabowo membicarakan nasib menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi ke depan akan seperti apa," paparnya.
Berita Terkait
-
Ramalan 'Ngeri' Amien Rais: Tsunami Politik Siap Terjang PSI, Jokowi Effect Bakal Ambles di 2029?
-
Jokowi All In Dukung PSI, Amien Rais Tertawa: Memangnya 4 Tahun Lagi Masih Laku?
-
Sempat Ditunda dan Kini Diperiksa di Solo, Roy Suryo Cs: Jokowi Spesial Kami Ragu Ada Keadilan!
-
Prabowo Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri di Istana, Ini Daftar Adhi Makayasa
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui