Suara.com - Keputusan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Polresta Solo menuai protes keras dari kubu Roy Suryo cs. Mereka menuding polisi telah memberikan perlakuan istimewa atau 'layanan VVIP' kepada Jokowi sebagai pihak pelapor.
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, secara blak-blakan menyuarakan kekecewaannya. Menurutnya, saat kliennya dan saksi lain harus bolak-balik ke Jakarta, Jokowi justru 'disamperin' oleh penyidik.
"Saat yang lain diperiksa di Polda Metro Jaya, Jokowi diberikan fasilitas diperiksa di Solo. Jadi, Jokowi seperti mendapatkan fasilitas spesial dari polisi," kata Ahmad kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
Ahmad menilai, keputusan ini menunjukkan bahwa proses hukum yang berjalan tidak imparsial dan mencederai rasa keadilan.
"Jika sudah demikian, kami ragu ada keadilan dalam proses ini. Karena polisi bertindak tidak imparsial. Tidak equal," katanya.
Seperti diketahui, Jokowi awalnya dijadwalkan diperiksa di Polda Metro Jaya pada 17 Juli 2025. Namun, ia meminta penundaan dengan alasan kesehatan. Penyidik kemudian mengakomodasi permintaan tersebut dan menjadwalkan ulang pemeriksaan di Polresta Solo pada hari ini, Rabu (23/7/2025).
Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menepis tudingan perlakuan istimewa. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan di Solo merujuk pada Pasal 113 KUHAP dan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan kliennya serta keberadaan saksi-saksi lain di wilayah tersebut.
Rivai juga memastikan bahwa Jokowi akan sangat kooperatif dan siap menunjukkan bukti yang selama ini menjadi sumber polemik.
"Pukul 10.00 hadir di Polresta Solo dengan membawa dokumen terkait, termasuk ijazahnya," kata Rivai kepada Suara.com, Selasa (22/7/2025) malam.
Baca Juga: Akhirnya Jokowi Mau Tunjukkan Ijazah Asli, Tapi Kenapa Diperiksa di Solo, Bukan Jakarta?
Berita Terkait
-
Analis Bongkar 4 Sinyal dari Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo: Isu Pemakzulan Gibran Akan Reda?
-
Akhirnya Jokowi Mau Tunjukkan Ijazah Asli, Tapi Kenapa Diperiksa di Solo, Bukan Jakarta?
-
Ramalan 'Ngeri' Amien Rais: Tsunami Politik Siap Terjang PSI, Jokowi Effect Bakal Ambles di 2029?
-
Jokowi All In Dukung PSI, Amien Rais Tertawa: Memangnya 4 Tahun Lagi Masih Laku?
-
Sempat Ditunda dan Kini Diperiksa di Solo, Roy Suryo Cs: Jokowi Spesial Kami Ragu Ada Keadilan!
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui