5 Isu Krusial Banding Tom Lembong: Ketika Kebijakan Ekonomi Diadili seperti Kriminal

Suara.com - Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang pernah dipuji karena menstabilkan harga gula menjelang Lebaran 2016, kini tengah mengajukan banding atas vonis korupsi yang menjeratnya.

Ironisnya, vonis tersebut muncul dari kebijakan yang justru berhasil menjaga inflasi pangan.

Kasus ini membuka kembali pertanyaan besar: kapan sebuah keputusan ekonomi disebut sebagai kebijakan publik dan kapan ia dianggap sebagai tindak pidana?

Berikut 5 poin krusial untuk memahami kedalaman kasus ini:

1. Stabilkan Harga Gula, Tapi Malah Masuk Penjara

Pada 2016, Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula mentah kepada pihak swasta untuk mencegah kenaikan harga saat Ramadan dan Lebaran. Langkah ini berhasil: harga gula stabil, pasokan aman.

Namun, justru karena menunjuk swasta, Lembong dianggap merugikan negara. Vonisnya tak memperdebatkan hasil kebijakan, tapi pada siapa keuntungan diberikan.

“Ironi terbesar: kebijakan yang berhasil justru dijatuhi hukuman,” ujar Ferry Irwandi dalam obrolannya bersama Deddy Coerbuzier.

2. Redefinisi "Kerugian Negara" yang Kontroversial

Baca Juga: Seret Nama Jokowi, Mahfud MD Sebut Hakim Salah Vonis Tom Lembong 4,5 Tahun Bui: Gak Ada Mens Rea!

Biasanya, kerugian negara dalam kasus korupsi berarti uang negara hilang, dicuri, atau disalahgunakan. Namun dalam perkara ini, definisinya bergeser:

Negara dianggap rugi karena BUMN tidak memperoleh keuntungan dari izin impor.
Keuntungan justru dinikmati pihak swasta.

Padahal, tidak ada uang negara yang keluar atau hilang. Ini menimbulkan perdebatan hukum dan ekonomi yang tajam.

3. Fungsi Pemerintah: Menyejahterakan Rakyat atau Memaksimalkan Laba BUMN?

Jika tolok ukur kerugian negara adalah hilangnya potensi profit BUMN, maka logika ini bisa berbahaya. Artinya, setiap kebijakan efisien yang melibatkan pihak swasta bisa dianggap korupsi.

Ferry Irwandi menegaskan, fungsi utama negara adalah pelayanan publik, bukan bisnis.

“Tugas Menteri Perdagangan adalah menjaga kestabilan harga, bukan menjamin keuntungan BUMN,” tegasnya.

4. Efisiensi Swasta vs Birokrasi BUMN: Realitas di Lapangan

Pada saat itu, BUMN dinilai tidak cukup cepat dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan gula dalam waktu singkat. Swasta lebih siap, lebih gesit, dan punya jaringan distribusi lebih efisien.

Kebijakan Lembong dilihat sebagai langkah pragmatis: memilih mitra terbaik untuk kepentingan rakyat.

Namun keputusan ini justru dibalikkan oleh logika hukum yang menilai: karena swasta untung, negara rugi.

5. Banding: Ujian Nalar Hukum terhadap Kebijakan Ekonomi

Banding yang diajukan Tom Lembong bukan hanya soal nama baik pribadi, tapi juga soal masa depan perumusan kebijakan publik di Indonesia. Apakah pejabat bisa dihukum karena membuat keputusan yang berbeda dari skenario ideal birokrasi?

Jika vonis ini dikuatkan, maka banyak pengambil kebijakan ke depan akan lebih memilih “jalan aman” yang tidak progresif, daripada mengambil risiko demi kepentingan rakyat.

Kesimpulan: Ketika Niat Baik Tak Lagi Jadi Perisai
Banding Tom Lembong menjadi momen refleksi hukum dan politik Indonesia. Apakah sistem peradilan kita bisa membedakan kebijakan publik yang sah dengan korupsi yang merugikan rakyat?

Atau justru kita sedang memasuki era di mana kebijakan bisa dibalik menjadi kriminalitas, tergantung siapa yang membuatnya?