Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat banyak aduan soal pungutan yang dilakukan oleh salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Jawa Barat, yaitu MAN 1 Cianjur.
Menurut penjelasan dari pihak sekolah, pungutan tersebut diselenggarakan guna menutupi biaya operasional sekolah yang tidak cukup.
“Saya dikirimi berita terus tentang pungutan di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur, dan ada penjelasan dari Humas Madrasah Aliyahnya bahwa pungutan itu dilakukan atau sumbangan itu dilakukan atau infaq itu dilakukan untuk menutupi biaya operasional sekolah yang tidak cukup, yang bersumber dari dana BOS maupun BPMU,” terang Dedi, dikutip dari tiktoknya, Rabu (23/7/25).
Dedi menjelaskan jika MA Negeri bukanlah di bawah kewenangannya, melainkan dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama.
Namun sebagai orang yang bertanggung jawab di daerah Jawa Barat, Dedi menjelaskan jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikeluarkan untuk MA Negeri maupun SMA Negeri adalah sama.
“Madrasah Aliyah Negeri dibawah kewenangan Kementerian Agama, pengelolaannya di Jawa Barat di bawah Kanwil Kementerian Agama,” jelas Dedi.
“Memang bukan di bawah gubernur, tetapi sebagai gubernur perlu saya sampaikan bahwa BOS Madrasah Aliyah Negeri dan SMA sama, BPMUnya juga sama,” tambahnya.
Dedi mempertanyakan juga perihal pungutan yang mengatasnamakan untuk menutup biaya operasional tersebut.
Pasalnya, menurut Dedi Mulyadi, baik MAN maupun SMAN memiliki sumber dana dan nilai yang sama.
Baca Juga: Candaan Jodoh Dedi Mulyadi Bikin Prabowo Tertawa, Tapi Akhirnya...
“Pertanyaannya adalah kenapa kalau di sekolah SMA Negeri tidak ada pungutan, di Madrasah Aliyah Negeri ada pungutan? Kan dua-duanya sumber uangnya sama, nilai uangnya sama,” ungkapnya.
Dedi berharap kedepannya perihal uang operasional sekolah-sekolah di Jawa Barat merata semua, sehingga tidak ada perbedaan antara MAN dengan SMAN.
“Untuk itu saya harapkan di Jawa Barat tidak ada perbedaan antara MA Negeri dengan SMA Negeri,” tegasnya.
“Kalau SMA Negeri sudah free, maka MA Negeri harus free, karena dua-duanya mengelola uang yang sumbernya sama, kemudian besarannya menurut saya juga sama,” sambungnya.
Soal jumlah dana BOS disetiap sekolah Dedi mengatakan pasti memiliki jumlah yang sama ataupun tidak jauh berbeda.
“Kalau persoalan capaian target, setiap sekolah pasti punya target, dan target bisa tercapai dengan biaya yang kita miliki,” jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
-
Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
-
9 Fakta Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Gerbong Wanita Jadi Titik Terparah
-
Cerita Pasutri Selamat dari Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi: Terpental hingga Pingsan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
Terkini
-
Jadi Kepala Bakom RI, Qodari Tegaskan Komunikasi Harus Agresif Tak Hanya Proaktif
-
15 Warga Tewas di Puncak Papua, DPR Desak Investigasi Independen dan Transparan
-
Presiden Soroti Jalur Kereta Tanpa Palang, Menhub Janji Segera Pasang Pintu Perlintasan Baru
-
Tim Advokasi Tolak Hadiri Sidang Kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer, Anggap Hanya Skenario
-
Patah Tulang hingga Luka Memar, 17 Korban Kecelakaan KRL Masih Jalani Rawat Inap di RSUD Bekasi
-
Kasus Andrie Yunus: Tim Hukum Curigai TNI Ikuti Skenario, Investigasi Independen Diabaikan
-
Viral Gerakan Solidaritas ke Sopir Angkot Filipina, Korban Kenaikan Harga BBM Buntut Perang Iran
-
Dari Vietnam ke Bekasi: Rekam Jejak Maut Taksi Green SM Terungkap
-
KPK Periksa Billy Beras Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta DJKA
-
KPK Tegaskan Usulan Capres dari Kader Partai Tak Langgar Konstitusi