"Pemerintahan yang kuat seharusnya adalah pemerintahan yang stabil dan bisa melaksanakan program tanpa gangguan politik, bukan yang absolut."
"Transparansi dan partisipasi publik sering diabaikan demi anggapan pemerintahan yang kuat, contohnya dalam UU Cipta Kerja dan perjanjian dengan Amerika."
3. Manuver Politik Jokowi Pasca-Lengser: PSI Cuma 'Pelabuhan' Sementara?
Spekulasi mengenai masa depan politik Jokowi setelah tak lagi menjabat presiden menjadi sorotan tajam Ray. Ia memprediksi Jokowi tidak akan pensiun dari panggung politik, terutama karena kepentingan keluarganya yang sudah masuk dalam pusaran kekuasaan.
Namun, jalan Jokowi tidak akan mulus. Dukungan relawan yang terbelah dan kebutuhan mencari "perahu" politik menjadi tantangan utama. PSI, menurut Ray, hanyalah opsi sementara.
"Jokowi diperkirakan akan tetap terlibat dalam politik harian pasca tidak menjabat presiden karena adanya kepentingan keluarga (anak dan menantu) dalam politik."
"Relawan Jokowi banyak yang sudah beralih dukungan ke Prabowo, dan bahkan ada yang meminta Jokowi tidak terlibat politik praktis lagi."
"Jokowi terlihat sedang mencari partai yang tepat, yang bisa memberinya posisi strategis. PSI menjadi fokus sementara karena belum ada partai besar yang mau mengakomodasi dengan mekanisme instan."
4. 'Grand Design' Politik Keluarga Jokowi Disebut Sudah Ambyar
Baca Juga: Guntur PDIP Sebut Pemilihan Kaesang di PSI 'Sepak Bola Gajah', Ini Jawaban Menohok Putra Jokowi!
Analisis paling menohok dari Ray Rangkuti adalah soal "grand design" politik keluarga Jokowi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa cetak biru politik itu kini sudah hancur berkeping-keping. Kesalahan fatal, menurutnya, adalah asumsi bahwa Jokowi bisa mengendalikan segalanya bahkan setelah lengser.
Ray menyebut Jokowi lebih membangun "pertemanan" transaksional berbasis untung-rugi ketimbang "persaudaraan" politik yang solid.
"Tidak ada lagi grand design yang utuh untuk keluarga Jokowi, semuanya sudah berkeping-keping."
"Kesalahan terbesar Jokowi adalah menganggap semua bisa dikontrol pasca tidak jadi presiden, padahal ia tidak membangun 'persaudaraan' politik, melainkan 'pertemanan' yang berbasis untung-rugi."
Penurunan popularitas yang lebih cepat dari presiden-presiden sebelumnya dianggap sebagai proses alami, bukan karena ada desain untuk menjatuhkannya.
"Popularitas Jokowi menurun lebih cepat dari presiden sebelumnya, dan ini adalah proses alami, bukan karena ada desain politik besar untuk menjatuhkannya."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
-
Profil Praka Rico Pramudia, Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon
-
Circle Korupsi Sulit Dibongkar? Eks Penyidik KPK Ungkap Peran Loyalitas dan Skema Berlapis
-
Daftar 4 TNI Gugur di Lebanon, Terakhir Praka Rico Pramudia
-
AS Siapkan Imbalan Rp172 Miliar Buru Hashim Al-Saraji Tokoh KSS Terduga Penyerang Fasilitas Diplomat
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar