KPK Bongkar Borok Korupsi Sektor Tambang: Peringatkan 7 Kementerian, Buang Jauh-jauh Ego Sektoral

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan hasil kajian komprehensif selama 15 tahun terkait pencegahan korupsi di sektor pertambangan kepada tujuh kementerian kunci. Hasilnya mengejutkan, lembaga antirasuah ini membeberkan sejumlah 'penyakit' kronis yang membuka celah korupsi, mulai dari izin yang tumpang tindih hingga setoran ke negara yang seret.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kajian ini merupakan akumulasi temuan sejak era kepemimpinan Antasari Azhar pada 2009 hingga sekarang. Temuan tersebut diserahkan langsung kepada Kementerian ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, Investasi, Kehutanan, dan Keuangan.

"Ini adalah tanggung jawab lintas kementerian. Pesan kami, ke depannya tidak ada lagi yang bersifat sektoral," tegas Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ini 'Penyakit' Kronis Sektor Tambang Temuan KPK:

Dari kajian panjang tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang menjadi sumber potensi korupsi di sektor 'emas hitam' ini. Beberapa di antaranya adalah:

• Izin Tumpang Tindih dan Data Tak Sinkron: Masalah klasik antara pemerintah pusat dan daerah yang tak kunjung usai, menciptakan ketidakpastian hukum.
• Maraknya Tambang Ilegal: Banyaknya kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah, yang merugikan negara dan lingkungan.
• Setoran ke Negara Seret: Rendahnya pemenuhan kewajiban keuangan (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) dan administrasi oleh perusahaan tambang.
• Disparitas Harga dan Masalah Komoditas: Adanya perbedaan harga yang mencolok antara pasar ekspor dan domestik, serta masalah terkait BBM dan LPG.
  Bukan Cuma Kritik, Ini Hasil Positif Kajian KPK

Meskipun membeberkan banyak borok, Setyo mengakui bahwa kajian pencegahan ini juga telah membuahkan sejumlah hasil positif. Dorongan dari KPK telah melahirkan berbagai inovasi sistem untuk menambal kebocoran.

Beberapa di antaranya adalah lahirnya sistem data terintegrasi seperti Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba One Map Indonesia (MOMI), sistem pembayaran ePNBP, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA).

Hasilnya pun mulai terlihat. Setyo menyebut penerimaan negara dari sektor energi telah naik signifikan.

"Pelaksanaan penerimaan PNBP di sektor energi juga naik signifikan, dari yang Rp9 triliun di tahun 2013 menjadi Rp14 triliun. Harapannya juga semakin tahun ini akan semakin meningkat," ungkap Setyo.

Baca Juga: KPK Panggil 4 Tersangka Kasus Pemerasan Calon TKA, Langsung Ditahan?

Meski begitu, ia mengakui bahwa tunggakan PNBP masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, sinergi antar kementerian menjadi kunci utama.

"Semuanya nanti bisa dilakukan secara sinergi antara kementerian dan tentunya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi," tandasnya.