Suara.com - Krisis iklim di kota-kota besar bukan lagi soal masa depan. Ia hadir sekarang, menyentuh setiap lapisan masyarakat—terutama yang paling rentan.
Dalam forum Urban Climate Action Programme (UCAP) 2025, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa upaya penanggulangan krisis iklim harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial ekonomi yang adil dan menyeluruh.
"Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan iklim juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memperkuat layanan dasar, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan," kata Rano seperti dikutip dari ANTARA.
Menurutnya, aktivitas penduduk kota adalah penyumbang besar emisi, namun juga berpotensi menjadi motor perubahan.
Ia menyebut Jakarta telah mengambil langkah konkret seperti memperluas ruang terbuka hijau, menerapkan regulasi bangunan hijau, serta membangun sistem transportasi publik rendah emisi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta.
Dalam skala regional, beberapa kota di Asia Tenggara juga menunjukkan komitmen serupa. Kuala Lumpur telah mengesahkan cetak biru masyarakat rendah karbon 2030, yang diharapkan menyumbang 70 persen mitigasi karbon kota itu.
Sementara Quezon City di Filipina tengah mengembangkan kerangka strategis untuk mencapai netralitas karbon dan membangun komunitas hijau.
Pertemuan UCAP-CAI ini disebut Rano sebagai momentum penting untuk memperkuat kerja kolektif antar kota ASEAN demi menghadapi dampak nyata krisis iklim yang semakin mendesak.
"Kita dipersatukan untuk meningkatkan kesadaran terkait krisis iklim, kenaikan permukaan air laut, gelombang panas ekstrem, dan ancaman terhadap kesehatan warga lokal atau warga kota. Ini bukanlah sekadar isu semata, melainkan kenyataan yang dihadapi saat ini," tegasnya.
Baca Juga: Banjir Saat Kemarau: Alarm Bahaya Krisis Iklim yang Tak Bisa Disepelekan
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar