Perang Meletus, DPR Uji Nyali Prabowo jadi Pendamai Konflik Thailand vs Kamboja, Berani?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto tampaknya ikut menjadi sorotan setelah meletusnya konflik antara Thailand dan Kamboja. Di tengah perang Thailand dan Kamboja yang berkecamuk, kepemimpinan Indonesia dianggap sedang diuji. 

Terkait eskalasi konflik yang terjadi di Asia Tenggara itu, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif jika konflik Thailand vs Kamboja itu kian memanas. Langkah antisiasi itu dengan memperkuat sistem deteksi dini regional.

Menurut dia, stabilitas kawasan adalah aset strategis bagi pembangunan nasional dan keamanan negara. Jangan sampai, kata dia, konflik bilateral negara tetangga berkembang menjadi konflik terbuka yang bisa merembet ke negara lain.

"Di sinilah kepemimpinan Indonesia diuji, bukan hanya sebagai penengah, tapi juga sebagai penjaga perdamaian regional," kata Amelia di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, Indonesia melalui jalur diplomasi damai, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN, harus mendorong kedua negara untuk menahan diri, membuka dialog, dan mencari solusi damai.

Pasalnya, kata dia, Indonesia punya pengalaman panjang sebagai juru damai di kawasan Asia Tenggara, seperti saat menyelesaikan konflik Kamboja pada akhir 1980-an dan dalam penyelesaian krisis Rakhine di Myanmar.

Di sisi lain, menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, dan mempersiapkan skenario evakuasi WNI di kawasan terdampak jika situasi memburuk.

"Termasuk dampak yang ditimbulkan terutama soal arus pengungsi, bauran ideologi dan faktor ekonomi," katanya.

Sebagai negara terbesar di ASEAN dan pendiri utama organisasi, menurut dia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk terus menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Detik-detik Krusial Hadapi Sidang Vonis, Hasto PDIP Ogah Bernasib seperti Tom Lembong

Dia menilai ketegangan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja saat ini harus menjadi perhatian serius, karena berpotensi mengganggu perdamaian regional dan mengancam kerja sama ASEAN yang selama ini dibangun atas dasar konsensus dan non-konfrontasi.