Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar informasi kalau pemerintah berencana memungut pajak dari orang yang menerima amplop kondangan.
Hal itu sebelumnya disampaikan Anggota Komidi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam, yang mengaku mendengar informasi soal pemerintah akan memajaki amplop kondangan.
"Saya belum dengar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kendati begitu, Dasco mengaku akan mengecek terkait kebenaran informasi tersebut.
"Nanti kita akan coba cek," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam menyampaikan akibat dividen BUMN dikelola BP Danantara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak dengan mempajaki sejumlah hal.
Salah satunya ia mengaku mendapatkan informasi kalau orang yang mendapatkan amplop di Kondangan akan dipajaki.
Hal itu diungkapkan Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BP Danantara dan Menteri BUMN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia awalnya menyampaikan, adanya pengalihan dividen BUMN ke Danantara membuat negara hari ini kehilangan pemasukan.
Baca Juga: Sebut Amplop Kondangan Kena Pajak Cuma Isu, Istana: Gak Ada Itu, Belum
"Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah kementerian keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal devisit. Yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," kata Mufti dalam rapat.
Ia lantas menyinggung negara mencari uang dengan memajaki orang yang berjualan online di sejunlah market place.
"Bagaimana pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di shopee di TikTok di Tokped di pajaki pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekaranf dipajaki," katanya.
Bahkan, kata dia, dirinya mendapatkan informasi jika pemerintah sedang mewacanakan memberikan pajak kepada orang yang menerima amplop kondangan.
"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," katanya.
"Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Menanti Kabar, Ini Sosok Dua Istri Pilot Andy Dahananto Korban Kecelakaan ATR 42-500
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah
-
Hari Kesembilan OMC, BPBD DKI Intensifkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Lewat Tiga Penerbangan
-
Korban Longsor Gunung Burangrang Bertambah jadi 10 Orang