Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar informasi kalau pemerintah berencana memungut pajak dari orang yang menerima amplop kondangan.
Hal itu sebelumnya disampaikan Anggota Komidi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam, yang mengaku mendengar informasi soal pemerintah akan memajaki amplop kondangan.
"Saya belum dengar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kendati begitu, Dasco mengaku akan mengecek terkait kebenaran informasi tersebut.
"Nanti kita akan coba cek," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam menyampaikan akibat dividen BUMN dikelola BP Danantara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak dengan mempajaki sejumlah hal.
Salah satunya ia mengaku mendapatkan informasi kalau orang yang mendapatkan amplop di Kondangan akan dipajaki.
Hal itu diungkapkan Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BP Danantara dan Menteri BUMN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia awalnya menyampaikan, adanya pengalihan dividen BUMN ke Danantara membuat negara hari ini kehilangan pemasukan.
Baca Juga: Sebut Amplop Kondangan Kena Pajak Cuma Isu, Istana: Gak Ada Itu, Belum
"Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah kementerian keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal devisit. Yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," kata Mufti dalam rapat.
Ia lantas menyinggung negara mencari uang dengan memajaki orang yang berjualan online di sejunlah market place.
"Bagaimana pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di shopee di TikTok di Tokped di pajaki pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekaranf dipajaki," katanya.
Bahkan, kata dia, dirinya mendapatkan informasi jika pemerintah sedang mewacanakan memberikan pajak kepada orang yang menerima amplop kondangan.
"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," katanya.
"Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Biaya Perang Amerika Serikat Lawan Iran Tembus Rp 1.000 Triliun
-
Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Eks Penyidik KPK: Cegah Kekuasaan Terlalu Lama dan Rawan Korupsi
-
Kawat Berduri Blokade Anak-anak Palestina Sekolah ke Tepi Barat
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
-
Bangun Iklim Kompetitif, Mendagri: Ajang Penghargaan Pemda Pacu Kinerja Kepala Daerah
-
Profil Praka Rico Pramudia, Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon
-
Circle Korupsi Sulit Dibongkar? Eks Penyidik KPK Ungkap Peran Loyalitas dan Skema Berlapis
-
Daftar 4 TNI Gugur di Lebanon, Terakhir Praka Rico Pramudia
-
AS Siapkan Imbalan Rp172 Miliar Buru Hashim Al-Saraji Tokoh KSS Terduga Penyerang Fasilitas Diplomat
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar