Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto secara terbuka mengkritisi pertimbangan majelis hakim yang menggugurkan dakwaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Setyo, unsur-unsur dalam pasal perintangan penyidikan sudah sangat jelas terpenuhi oleh bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan.
“Menurut saya, kan persangkaannya jelas, bunyi pasalnya pun jelas, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung,” kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
Setyo menunjukkan keyakinan penuh pada kerja tim jaksa KPK.
Ia berpendapat bahwa alat bukti yang disajikan seharusnya lebih dari cukup untuk meyakinkan hakim.
"Kami yakin bahwa apa yang dituntut, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah sangat luar biasa, sangat lengkap dan semua orang saya yakin melihatlah bahwa proses persidangan bagaimana jaksa seharusnya bisa meyakinkan hakim bahwa bukti buktinya sudah mencukupi," tambahnya.
Meskipun melontarkan kritik tajam, Setyo tetap menjaga sikap formal dengan menyatakan menghormati independensi peradilan.
"Karena hakim memutuskan seperti itu ya tentu kami menghargai karena putusan itu kan diambil atau diputuskan, ya demi hukum dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bahasanya kan seperti itu. Pasti hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya," ujar Setyo.
Saat ditanya mengenai langkah hukum selanjutnya, Setyo mengaku KPK belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Baca Juga: Vonis Hasto Picu Amarah, Ribka Tjiptaning Serukan 'Kudatuli Jilid Dua'
Ringkasan Vonis yang Dikritik KPK
Kritik ini merupakan respons langsung atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari yang sama.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Hasto atas kasus suap PAW Harun Masiku.
Namun, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, sebuah dakwaan kunci yang membuat vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa KPK.
Gugurnya dakwaan inilah yang menjadi sumber kekecewaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
PDIP Gagas Sumpah Pemuda Baru, Ini Kata Hasto Kristiyanto
-
Airbus A400M Milik TNI AU Akan Bermarkas di Halim
-
BNI Lepas 27.300 Pelari di Wondr JRF 2025 untuk Dorong Ekonomi Hijau dan Gaya Hidup Sehat
-
Hasto Kristiyanto: Dorong Kebangkitan Ekonomi Maritim dan Desa Wisata Indonesia
-
Indonesia Sambut Timor Leste, Anggota Paling Bungsu ASEAN
-
Warga Susah Tidur Gegara Suara Musik, Satpol PP Angkut Belasan Speaker Milik PKL di Danau Sunter
-
Makin Ngeri! Terbongkar Modus Baru Peredaran Miras COD: Diantar Pengedar ke Pemesannya
-
Bus Rombongan FKK Terguling di Tol Pemalang, 4 Orang Tewas!
-
3 Fakta Kereta Purwojaya Anjlok di Bekasi, Jalur Terblokir Sejumlah KA Terdampak
-
Bukan Cuma Mesin EDC, KPK Kini Juga Bidik Korupsi Alat Pengukur Stok BBM di Kasus Digitalisasi SPBU