Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto secara terbuka mengkritisi pertimbangan majelis hakim yang menggugurkan dakwaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Setyo, unsur-unsur dalam pasal perintangan penyidikan sudah sangat jelas terpenuhi oleh bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan.
“Menurut saya, kan persangkaannya jelas, bunyi pasalnya pun jelas, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung,” kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
Setyo menunjukkan keyakinan penuh pada kerja tim jaksa KPK.
Ia berpendapat bahwa alat bukti yang disajikan seharusnya lebih dari cukup untuk meyakinkan hakim.
"Kami yakin bahwa apa yang dituntut, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah sangat luar biasa, sangat lengkap dan semua orang saya yakin melihatlah bahwa proses persidangan bagaimana jaksa seharusnya bisa meyakinkan hakim bahwa bukti buktinya sudah mencukupi," tambahnya.
Meskipun melontarkan kritik tajam, Setyo tetap menjaga sikap formal dengan menyatakan menghormati independensi peradilan.
"Karena hakim memutuskan seperti itu ya tentu kami menghargai karena putusan itu kan diambil atau diputuskan, ya demi hukum dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bahasanya kan seperti itu. Pasti hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya," ujar Setyo.
Saat ditanya mengenai langkah hukum selanjutnya, Setyo mengaku KPK belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Baca Juga: Vonis Hasto Picu Amarah, Ribka Tjiptaning Serukan 'Kudatuli Jilid Dua'
Ringkasan Vonis yang Dikritik KPK
Kritik ini merupakan respons langsung atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari yang sama.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Hasto atas kasus suap PAW Harun Masiku.
Namun, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, sebuah dakwaan kunci yang membuat vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa KPK.
Gugurnya dakwaan inilah yang menjadi sumber kekecewaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur
-
Polri Serahkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Pastikan Tanpa Biaya
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Tangisan Ibu Warnai Aksi Warga di Depan ATR/BPN, Menagih Keadilan Hak Tanah
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone