Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto secara terbuka mengkritisi pertimbangan majelis hakim yang menggugurkan dakwaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Setyo, unsur-unsur dalam pasal perintangan penyidikan sudah sangat jelas terpenuhi oleh bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan.
“Menurut saya, kan persangkaannya jelas, bunyi pasalnya pun jelas, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung,” kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
Setyo menunjukkan keyakinan penuh pada kerja tim jaksa KPK.
Ia berpendapat bahwa alat bukti yang disajikan seharusnya lebih dari cukup untuk meyakinkan hakim.
"Kami yakin bahwa apa yang dituntut, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah sangat luar biasa, sangat lengkap dan semua orang saya yakin melihatlah bahwa proses persidangan bagaimana jaksa seharusnya bisa meyakinkan hakim bahwa bukti buktinya sudah mencukupi," tambahnya.
Meskipun melontarkan kritik tajam, Setyo tetap menjaga sikap formal dengan menyatakan menghormati independensi peradilan.
"Karena hakim memutuskan seperti itu ya tentu kami menghargai karena putusan itu kan diambil atau diputuskan, ya demi hukum dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bahasanya kan seperti itu. Pasti hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya," ujar Setyo.
Saat ditanya mengenai langkah hukum selanjutnya, Setyo mengaku KPK belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Baca Juga: Vonis Hasto Picu Amarah, Ribka Tjiptaning Serukan 'Kudatuli Jilid Dua'
Ringkasan Vonis yang Dikritik KPK
Kritik ini merupakan respons langsung atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari yang sama.
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Hasto atas kasus suap PAW Harun Masiku.
Namun, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, sebuah dakwaan kunci yang membuat vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa KPK.
Gugurnya dakwaan inilah yang menjadi sumber kekecewaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua