Suara.com - Putusan majelis hakim yang menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tak terbukti bersalah dalam kasus perintangan penyidikan kasus Harun Masiku menjadi bentuk kegagalan KPK.
Pernyataan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan, M Guntur Romli menanggappi vonis 3,5 penjara Hasto. Kepada Suara.com, Guntur Romli awalnya menyebut dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP itu.
"Kami sudah menduga Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto akan dipaksakan divonis bersalah, karena kasus ini sejak awal sudah direkayasa," ungkapnya saat dihubungi Suara.com pada Jumat (25/7/2025).
Yang lebih mengejutkan, Guntur menyebut Hasto telah memprediksi angka vonisnya sejak April 2025.
"Sebelum naik ke ruang sidang tadi siang pukul 13.45, Sekjen sudah menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah tahu akan dituntut 7 tahun penjara dan akan divonis 4 tahun sejak April 2025. Informasi dari Sekjen hanya meleset 6 bulan," sambungnya.
Guntur Romli pun membeberkan sederet kejanggalan dalam kasus itu. Salah satunya, dakwaan KPK terhadap Hasto soal tudingan suap dalam kasus Harun Masiku yang kini masih buron.
"Vonis ini bertentangan dengan putusan yang sudah inkrah bahwa uang suap seluruhnya dari Harun Masiku, tidak menyebut Hasto Kristiyanto," jelasnya.
Menurut Guntur, kegagalan aparat penegak hukum, khususnya KPK, dalam menangkap Harun Masiku menjadi pemicu utama mengapa Hasto kini harus duduk di kursi pesakitan.
"Kalau mau bicara penegakan hukum, harusnya Harun Masiku yang ditangkap. Namun karena kegagalan KPK menangkap Harun, akhirnya ditimpakan kesalahannya pada Hasto," ujarnya.
Baca Juga: Akal Bulus Dibongkar KPK, Ridwan Kamil Catut Nama Pegawai Demi Samarkan Kepemilikan Kendaraan
Guntur juga mempertanyakan berbagai kejanggalan, termasuk kesaksian para saksi di persidangan yang dinilai tidak memberatkan Hasto dan menegaskan uang suap berasal dari Harun Masiku.
"Lantas buat apa dia dituduh ikut menalangi dana suap?" tanya Guntur.
Adanya sederet dugaan rekayasa, Guntur pun menganggap jika kasus yang menjerat Hasto merupakan pesanan dari penguasa.
"Putusan hukum yang sudah tetap (inkrah) bisa berubah-ubah di suatu saat atas pesanan, permintaan dan intervensi dari kekuasaan," ujarnya.
Divonis Ringan dan Lolos Dakwaan Perintangan
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran dinyatakan bersalah dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk meloloskan buronan Harun Masiku.
Berita Terkait
-
Akal Bulus Dibongkar KPK, Ridwan Kamil Catut Nama Pegawai Demi Samarkan Kepemilikan Kendaraan
-
Luapkan Uneg-uneg! Gibran: Saya Bahas Kemenyan Ribut, AI Ribut, Apa Salahnya?
-
Heboh Umpatan 'Brengsek' Prabowo Gegara Tak Disediakan Kopi, Cak Imin Kepergok Nyengir!
-
Pede Roy Suryo dkk Bakal Dibui, Silfester Matutina soal Drama Ijazah Jokowi: Ini Sudah Game Over!
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
-
Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi