Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom lembong dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto dinilai sangat tepat.
Kepala negara dianggap tidak lagi ingin menjadi bemper untuk Joko Widodo.
Analisis itu disampaikan pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.
Menurutnya, Prabowo jeli membaca situasi dan menangkap dengan baik opini masyarakat yang menganggap adanya ketidakadilan hukum yang menjerat Tom Lembong dan Hasto.
"Pesan politiknya saya kira jelas, Prabowo tidak ingin menjadi bemper Jokowi atas perkara masa lalu yang membelit Tom Lembong dan Hasto," kata Yusak kepada Suara.com, Jumat (1/8/2025).
Yusak berpandangan bila Prabowo bersikap diam terhadap kasus Tom Lembong dan Hasto, justru akan membuat marah dari kedua belah pihak, baik pendukung Anies Baswedan maupun PDIP.
Tentu kemarahan tersebut akan memicu terjadinya instabilitas politik yang merugikan Prabowo.
"Jadi abolisi dan amnesti boleh dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab moral Presiden Prabowo yang konstitusional atas praktik penyelewengan hukum atau digunakannya hukum sebagai alat sandera politik," kata Yusak.
Yusak mengatakan, Prabowo sedang berupaya memulihkan marwah penegakan hukum di Indonesia yang kerap dijadikan sebagai alat tawar menawar politik.
Baca Juga: Prabowo Jadi Pahlawan Hasto? PDIP Ungkap Fakta Sebenarnya di Balik Amnesti
"Pemberian amnesti kepada Hasto mempertegas bahwa kasus yang membelit Hasto tersebut merupakan kasus politis," kata Yusak.
"Begitu juga dengan kasus Tom Lembong. Dengan diberikannya abolisi, nama Tom Lembong menjadi bersih kembali. Pendukung Anies tidak akan marah lagi ke Prabowo bahkan bisa total mendukung Prabowo," sambung Yusak.
Tentu ada insentif politik yang didapat Prabowo atas pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto.
Insentif politik itu berupa stabilitas politik yang cenderung terjaga dan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo menjadi semakin bertambah.
Permudah PDIP Masuk
Secara tidak langsung, menurut Yusak pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto, merupakan itikad baik Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi nasional besar-besaran pasca pemilu.
Tag
Berita Terkait
-
Baru Tahu Tom Lembong Dapat Abolisi dari Prabowo, Reaksi Kuasa Hukum Mengejutkan
-
DPR Manut Prabowo Soal Pemberian Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Terhadap Hasto, Bakal Bebas?
-
CEK FAKTA: Putin Tunjuk Prabowo Jadi Ketua NDB BRICS?
-
Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Tertuduh, Apalagi Sekelas Pak SBY
-
Terungkap! Bukan Calo Tiket Bus, Ini Pekerjaan Mulyono yang Bikin Hebih Reuni UGM
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
- Sempat Nganggur Gegara Timnas Indonesia, Roberto Mancini Resmi Latih Italia
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Bukan Sekadar Jago Debat, Ini Cara Mencetak Calon Diplomat dan Pemimpin Masa Depan Sejak Dini
-
Bulog Edukasi Masyarakat Kenali Mutu Beras, Pastikan Masyarakat Mendapatkan Informasi Tepat
-
Lari Sambil Selamatkan Bumi, PLN Electric Run 2026 Punya Misi Pangkas 24 Ton Emisi Karbon
-
Menteri Ekraf Melihat Langsung Dapur Kreatif Industri Kecantikan di Malang
-
Kejagung Periksa Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Lima Mangkir dari Panggilan
-
Surat dari Pram: Kumpulan Surat untuk Sang Terkasih, Jenaka Aryadiningrat
-
Memahami Institusi Pendidikan di Era Digital, Jangan Hanya Percaya Hasil Pencarian
-
Bangun Soliditas Pranata Humas, Kemendagri Perkuat Konsolidasi dan Kompetensi
-
Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos, Mendagri Dorong Percepatan Integrasi e-Government
-
Permudah Layanan Administrasi, IKD Dukcapil Raih Top Public Service Application for Ministry