Suara.com - Keputusan strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi sinyal politik kuat yang menandai awal pemerintahannya.
Langkah ini, menurut analis politik Syahganda Nainggolan, bukan sekadar pengampunan hukum, melainkan sebuah "pintu masuk" atau titik awal bagi Prabowo untuk menghadapi tantangan fundamental bangsa: krisis kepercayaan publik.
Dalam sebuah diskusi mendalam di Podcast Forum Keadilan TV, Ketua Dewan Direktur Great Institute ini mengurai bahwa langkah rekonsiliasi tersebut adalah fondasi untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar.
"Pemberian amnesti dan abolisi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk Indonesia kembali ke jalur yang benar," ungkap Syahganda dikutip dari YouTube.
Namun, jalan di depan pemerintahan baru diprediksi tidak akan mulus. Berbagai pengamat menyoroti tantangan kompleks yang menanti, mulai dari tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga persoalan internal seperti korupsi dan potensi PHK.
Menghadapi Tembok 'Low Trust Society'
Tantangan terbesar yang digarisbawahi Syahganda adalah kondisi masyarakat yang ia sebut sebagai low trust society, atau krisis kepercayaan.
Fenomena ini merupakan masalah kronis di mana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah dan partai politik, berada di titik rendah.
Rendahnya kepercayaan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat efektivitas program pemerintah sebagus apapun.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Perintahkan Antisipasi Total Karhutla di Puncak Kemarau
Menurut berbagai kajian, low trust society lahir dari berbagai faktor, termasuk korupsi yang merajalela dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
Memulihkan kepercayaan publik (public trust) menjadi pekerjaan rumah mahapenting bagi Prabowo untuk membangun legitimasi dan dukungan rakyat yang solid.
Keberhasilan memulihkan kepercayaan bahkan diyakini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Prabowo Tak Bisa Sendiri: Butuh Konsolidasi Ideologis
Syahganda menegaskan, untuk menaklukkan tantangan tersebut, Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendirian.
Ia memerlukan dukungan dari lingkaran yang solid secara ideologis dan memiliki visi kebangsaan yang sama. Konsolidasi dengan berbagai elemen politik menjadi sebuah keniscayaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Belum Jadi Kader Resmi, Jokowi Disebut Sudah Ajak Relawannya untuk Masuk PSI
-
Kunjungi SRMP 1 Deli Serdang, Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Ramah Disabilitas
-
Ahmad Muzani di Harlah NU: Bangsa Ini Berutang Jasa pada Kiai dan Santri
-
Sesuai Arahan Presiden, Gus Ipul Serahkan Santunan Ahli Waris Korban Banjir Deli Serdang
-
Satu Abad NU, Gus Yahya: Persatuan Menguat Usai Dinamika yang Hebat
-
Menhan Ungkap Pertemuan Prabowo dan Tokoh Oposisi: Apa yang Dibahas?
-
Risiko Matahari Kembar di Tubuh Polri, Mengapa Kapolri Pilih Mundur Ketimbang Jadi Menteri?
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?
-
Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali
-
Diterpa Isu Reshuffle, Pratikno Tegas Bantah Siapkan Surat Pengunduran Diri